Australia Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Denda Fantastis Mengancam

Pemerintahan PM Anthony Albanese mulai melarang medsos untuk anak di Australia mulai hari ini, Rabu, 10 Desember 2025. (Foto: The Sydney Morning Herald)

Australia mengambil langkah berani dan radikal dalam upaya melindungi generasi mudanya dari dampak negatif dunia maya. Mulai hari ini, Rabu (10/12/2025), Undang-Undang baru yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial resmi mulai berlaku efektif. 

Ini adalah kebijakan bersejarah yang pertama kali diterapkan oleh sebuah negara, menempatkan Canberra di garis depan perang melawan krisis kesehatan mental yang dipicu oleh paparan gawai berlebihan.

Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan semua platform media sosial raksasa, termasuk Facebook, Instagram, Threads, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, X (Twitter), dan YouTube, untuk mengidentifikasi dan menerapkan batasan usia bagi pengguna asal Australia.

Ancaman Denda Rp554 Miliar

Penegakan aturan ini tidak main-main. Platform media sosial yang terbukti lalai atau gagal menerapkan pembatasan usia ini akan dikenai sanksi berupa denda yang fantastis, mencapai 50 juta dolar Australia (sekitar Rp554 miliar). Regulasi ini memaksa perusahaan teknologi global untuk bertanggung jawab penuh atas basis pengguna mereka di Australia.

Dalam sebuah pidato video, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan filosofi di balik kebijakan kontroversial ini. Albanese menyerukan anak-anak muda untuk kembali memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara bersosialisasi secara langsung, bukan terpaku pada layar ponsel.

“Mulailah olahraga baru, pelajari alat musik baru, atau baca buku yang sudah lama tersimpan di rak kalian,” ujar Albanese. “Yang penting, habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga Anda secara langsung.”

Albanese telah lama menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai masalah kesehatan mental yang kian parah di kalangan anak muda akibat paparan ponsel yang tidak terkontrol. Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan mulus, tetapi yakin bahwa upaya ini sangat layak dilakukan demi masa depan generasi penerus bangsa.

Audit Ketat Akun Anak di Bawah Umur

Untuk memastikan kepatuhan, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menjelaskan bahwa perusahaan media sosial diwajibkan memberikan laporan detail mengenai jumlah akun anak di bawah umur yang ada di platform mereka, baik sebelum maupun setelah larangan ini berlaku. Pelaporan ini harus diulang setiap enam bulan sekali, memastikan adanya pengawasan berkelanjutan dan transparan.

Metode penetapan dan penegakan batasan usia sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing platform. Beberapa perusahaan dilaporkan akan menggunakan analisis fitur wajah, sementara yang lain mungkin meninjau unggahan serta jaringan pertemanan pengguna sebagai dasar verifikasi. 

Meskipun ada spekulasi bahwa pengguna di bawah umur dapat membuka kembali akun mereka setelah menginjak usia 16 tahun, hal ini tetap akan bergantung pada kebijakan internal platform.

Reaksi Keras dan Gelombang Global

Keputusan Australia ini segera menjadi sorotan dunia. Selain menjadi yang pertama dalam sejarah, langkah Canberra ini juga memicu gelombang regulasi serupa di tingkat global. Uni Eropa kini tengah mempertimbangkan langkah serupa, sementara Malaysia telah mengumumkan rencana untuk menyusul dengan larangan serupa mulai 1 Januari mendatang.

Namun, terlepas dari tujuan positif yang diusung pemerintah, beleid ini tak luput dari kritik tajam. Sejumlah kritikus menilai larangan ini secara fundamental melanggar hak remaja untuk berkomunikasi dan berekspresi, terutama dalam konteks politik.

Kritik lain menyoroti bahwa undang-undang ini berpotensi memberikan dampak negatif secara tidak proporsional. Remaja yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang merupakan minoritas atau penyandang disabilitas –yang seringkali bergantung pada media sosial sebagai satu-satunya akses ke informasi dan komunitas– dapat terpengaruh secara signifikan oleh pembatasan ini.

Pemerintah Albanese kini menghadapi tantangan besar: menyeimbangkan perlindungan kesehatan mental anak dengan kebebasan berekspresi di era digital.

Topik