Minggu, 30 November 2025 – 05:09 WIB
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Mukhamad Misbakhun. (Foto: Dok Fraksi Partai Golkar DPR-RI).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun merespons ancang-ancang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membubarkan Bea Cukai jika gagal memperbaiki kinerja.
“Karena Bea Cukai berada di wilayah kewenangan penuh Menkeu, manfaatkan waktu setahun ini, sebaik mungkin. Ikuti semua arahannya sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi ancaman yang disampaikan Menkeu, tidak terjai,” kata Misbakhun di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Namun, Misbakhun meminta Menkeu Purbaya kembali merenungkan rencana tersebut. Pertimbangkan betul untung dan ruginya. Mengingat pemerintah dan DPR sepaka untuk membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
“Kalau menteri mengambil keputusan, tolong pertimbangkan dengan baik, untung dan ruginya. Karena, selama ini, kita kan ingin membangun kedaulatan. Ingin membangun kemandirian,” jelasnya.
Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur ini, meyakini, masih ada pegawai Bea Cukai yang memiliki integritas. Memang betul, perbaikan perlu dilakukan dengan cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Saya yakin banyak pegawai Bea Cukai yang baik. Mereka adalah motor, gerakan bagaimana Bea Cukai itu kembali dipercaya, termasuk dari Menkeu dan Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyoroti citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang masih kurang optimal. Baik di mata masyarakat maupun pimpinan tertinggi. Perbaikan disebut akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.
Dia mengatakan, sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerja DJBC dalam setahun. Jika tidak ada perbaikan, DJBC bakal dibekukan dan dialihkan kepada SGS, seperti zaman Orde Baru (Orba).
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Menkeu Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).