Rabu, 19 November 2025 – 07:09 WIB
Dua bulan operasi, Kereta Whoosh angkut sejuta lebih penumpang. (Foto: Antara).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengusulkan agar pemerintah Indonesia menagih utang pendanaan iklim kepada berbagai negara maju.
Termasuk China ketika membangun Kereta Whoosh, menimbulkan kerusakan lingkungan.
Terutama kepada negara yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia dalam satu dekade terakhir.
‘Bentuknya bisa berupa debt relief (keringanan utang), moratorium utang, hingga renegosiasi berbagai pinjaman yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” papar Bhima di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini berganti nama menjadi Kereta Whoosh, kata dia, merupakan kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia dengan China.
Aktivitas pembangunan Kereta Whoosh terbukti menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang seharusnya dihitung sebagai bagian dari utang ekologis.
“Coba dikalkulasikan kerusakan lingkungan karena deforestasi akibat pertambangan nikel dan smelter. China jangan lagi menagih utang kereta cepat, justru harus bayar karena Indonesia memberi surplus,” papar dia.
Di banyak pertemuan antar negara, lanjut Bhima, termasuk Conference of the Parties (COP), belum menunjukkan komitmen pendanaan iklim untuk membantu negara berkembang.
“Komitmen dari pendanaan ini banyak yang melenceng keluar jalur, di dalam Kesepakatan Paris disebutkan negara maju juga memiliki mandat untuk membantu negara berkembang. Jadi bukan hanya memberikan akses, tetapi bahkan pendanaannya,” ujar Bhima.
Sejak revolusi industri pertama, negara maju sudah menggunakan PLTU batu bara yang menyebabkan krisis iklim. Kontribusi emisi lainnya berasal dari menjamurnya pabrik gula.
“Negara maju ini kalau secara historis ya, memang mereka memiliki dosa iklim yang harus ditebus atau harus dibayar,” tutur dia.
Bhima menyoroti temuan Reuters yang menunjukkan negara maju justru mencari keuntungan melalui mekanisme utang negara berkembang. Di samping itu, masuknya kepentingan bisnis dalam agenda iklim menciptakan privatisasi iklim di mana solusinya diarahkan untuk keuntungan sektor swasta dan negara maju.
“Sudah tahu ada masalah krisis iklim, bukannya membantu dengan berbagai pendanaan-pendanaan yang memang tidak membani, tetapi justru sejak ada COP yang pertama kali sampai COP30, beban utang dari negara berkembang dan miskin mengalami peningkatan yang signifikan,” jelas Bhima.
Utang Proyek Kereta Whoosh
Asal tahu saja, biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai US$7,27 miliar, atau setara Rp120 triliun (kurs Rp16.500/US$). Di mana, 75 persen dari total biaya itu ditalangi utang Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Atau setara Rp90 triliun. Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya alias cost overrun US$1,2 miliar.
Selanjutnya, utang Rp90 triliun itu harus ditanggung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang 60 persen sahamnya dikempit konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Atau setara Rp54 triliun utang CDB harus ditanggung PSBI, sisanya yang Rp36 triliun ditanggung konsorsium China.
DI PSBI, ada 4 perusahaan pelat merah yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk dan PTPN VIII. Komposisi sahamnya KAI sebesar 58,53 persen, WSKT 33,36 persen, JSMR 7,02 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
Utang pembangunan Kereta Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang Kereta Whoosh lebih tinggi ketimbang proposal Jepang yang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun. Khusus untuk cost overrun yang US$1,2 miliar bunganya lebih tinggi yakni 3,4 persen.
Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.