Was-was Harga Barang Melonjak, DPR Pelototi Pergerakan Ekonomi Selama Libur Nataru 2026

Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Mukhamad Misbakhun. (Foto: Dok Fraksi Partai Golkar DPR-RI).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, fungsi pengawasan DPR menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Khususnya upaya mengenjot konsumsi masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Dengan mandat pengawasan terhadap kebijakan fiskal, moneter, serta jasa keuangan, kata politikus Partai Golkar itu, Komisi XI DPR memilki fungsi strategis, yakni memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.

“Momentum libur Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan,” ujar Misbakhun di Jakarta, dikutip Jumat (26/12/2025).

Misbakhun menjelaskan, fungsi pengawasan Komisi XI tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi juga mencakup evaluasi atas implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurut politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu, keberhasilan kebijakan ekonomi di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, sangat ditentukan kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.

“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung kepada niat baik, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih masih terasa adanya tekanan inflasi musiman, seperti saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan, pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan indikator makroekonomi berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi riil. Komisi XI, kata dia, mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka. Kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar,” tegas Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun menyampaikan bahwa DPR juga memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya transaksi dan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

“Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi, dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” tuturnya.