Tekan Kemacetan, Pemprov DKI Didesak Realisasi Kantong Parkir Ojol

Dua orang pengemudi ojek online (ojol) berbincang di Jalan Thamrin, Jakarta. (Foto: Dok. Antara/M Risyal Hidayat)

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhamad Alfatih, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan penyediaan kantong parkir khusus ojek online (ojol) sebagai langkah konkret menekan kemacetan di Ibu Kota.

Desakan itu muncul seiring masih maraknya pengemudi ojol yang berhenti dan menunggu penumpang di badan jalan, yang kerap memicu kepadatan lalu lintas di berbagai titik.

“Program ini harus segera diwujudkan, karena bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi kemacetan yang selama ini dipicu kendaraan ojol berhenti atau mangkal sembarangan,” kata Alfatih kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Ia menilai, penataan ojol tidak bisa lagi ditunda mengingat perannya yang semakin dominan dalam mobilitas warga Jakarta. Tanpa ruang tunggu yang jelas, aktivitas penjemputan dinilai akan terus mengganggu arus kendaraan.

Alfatih mengingatkan agar penyediaan kantong parkir tidak hanya terpusat di kawasan perkantoran atau pusat perbelanjaan. Menurutnya, lokasi dengan mobilitas tinggi seperti terminal, stasiun, halte transportasi umum, rumah sakit, hingga pusat layanan publik justru harus menjadi prioritas.

“Penumpukan ojol di simpul transportasi dan fasilitas publik selama ini jadi salah satu penyebab kemacetan. Karena itu, fasilitas parkir dan ruang tunggu perlu disiapkan di titik-titik tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan pengelola gedung agar penyediaan fasilitas berjalan efektif. Menurut dia, penataan lalu lintas tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah.

“Pengelola gedung dan operator aplikasi juga harus ikut ambil peran dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi pengemudi,” ucapnya.

Tak hanya kantong parkir, Alfatih juga menekankan pentingnya pembangunan shelter atau ruang tunggu ojol yang terintegrasi, terutama di kawasan rawan macet. Dengan adanya fasilitas tersebut, proses penjemputan penumpang diharapkan menjadi lebih tertib dan tidak menghambat lalu lintas.

Meski mendukung penuh, ia mengingatkan agar fasilitas yang disediakan tidak disalahgunakan menjadi area parkir bebas tanpa pengawasan. Karena itu, diperlukan aturan yang jelas, pengawasan konsisten, serta komitmen bersama agar kebijakan ini benar-benar berdampak pada kelancaran lalu lintas.

“Kantong parkir harus digunakan sesuai fungsinya. Harus ada pengaturan yang tegas agar tidak disalahgunakan dan benar-benar membantu mengurai kemacetan,” tandasnya.