Sudah Lakukan Kajian, Eddy: DPR Dukung Penuh Transisi LPG ke Kompor Listrik

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat ditemui di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mengaku, sejak menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR pada 2019-2024, sudah menggagas transisi energi dari LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik.

Hal ini diungkapkan Eddy saat menanggapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menghidupkan kembali program kompor listrik.

“Sejak kami pimpinan di Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, kami sudah mendorong adanya substitusi dari pemanfaatan LPG 3 kg ke kompor listrik. Alternatifnya dua saat itu, yaitu memperluas jaringan gas agar gas alam masuk ke dalam rumah tangga atau melakukan substitusi dari LPG 3 kg dengan kompor listrik,” tutur Eddy kepada Inilah.com, di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Ia mengklaim, Komisi XII DPR sudah melakukan perhitungan bahwa masyarakat yang berhak menggunakan LPG 3 kg, bakal diberikan kompor listrik secara gratis. “Kompornya diberikan gratis, alat pemasaknya ada dua unit diberikan gratis, dan pemasangan listrik khusus untuk tegangan yang dibutuhkan kompor listrik, itu juga dipasang gratis. Itu masih lebih murah daripada kita mengimpor LPG,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi XII DPR sangat mendukung rencana yang sempat dibuat DPR di periode lalu. “Kami mendukung apa yang telah kami gagas di periode DPR sebelumnya, agar terjadi pergantian dari pemanfaatan LPG di rumah tangga menjadi kompor listrik,” pungkas politikus PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengajukan anggaran untuk program kompor listrik sebesar Rp815,56 miliar. Program ini pernah didengungkan di era Jokowi, namun batal dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). “Karena ini, untuk kita mengurangi kebutuhan LPG (impor). Kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat. Sebesar Rp815,56 miliar untuk kompor listrik,” ujar Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu, mengatakan, penggunaan kompor listrik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Dia pun meminta agar seluruh anggota Komisi XII DPR berkolaborasi untuk memetakan daerah mana saja yang membutuhkan kompor listrik.
“Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak, Ibu anggota DPR, untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja. Supaya bisa kita lakukan kerja sama dan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Selain itu, Kementerian ESDM mengajukan anggaran pengadaan motor listrik sebesar Rp635,24 miliar. Program tersebut, nantinya akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

“Kemudian di Badan Geologi, itu sebesar Rp 100 miliar, karena itu kita bangun kapal untuk kita melakukan eksplorasi terhadap cadangan-cadangan minyak kita. Kapal kita ini, sebelum saya lahir kapalnya sudah ada, sampai sekarang masih dipakai,” jelas Menteri Bahlil.

Asal tahu saja, program transisi energi dari kompor LPG ke kompor listrik sempat digulirkan di era Joko Widodo (Jokowi). Namun, sekitar September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program tersebut. Demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.