Sapu Bersih ‘Begal’ Ekspor, BUMN Anyar PT DSI Mulai Berkantor di Danantara Pekan Depan

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Pemerintah bergerak agresif untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara di sektor sumber daya alam (SDA). Melalui Danantara Indonesia, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang dijadwalkan bakal segera menempati markas barunya dalam waktu dekat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa segala persiapan fasilitas kerja korporasi baru ini sudah matang dan siap dioperasikan.

“Minggu depan (jadi BUMN), (kantornya) di Danantara, ada sudah disiapkan kantornya di Danantara,” kata Rosan kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Rosan mematahkan spekulasi yang beredar mengenai kepemilikan perusahaan pelat merah tersebut. Ia menegaskan korporasi ini sepenuhnya dikendalikan oleh negara demi mengamankan komoditas strategis.

“BUMN,” ucap Rosan singkat.

Langkah berani menunjuk perusahaan negara sebagai tameng utama ini memperkuat indikasi serius di balik sengkarut tata kelola ekspor selama ini. Publik pun bertanya-tanya, apakah carut-marut ekspor Indonesia murni karena kelemahan administrasi belaka, atau sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ‘menunggangi’ sistem hukum? Praktik culas yang polanya mirip dengan aksi pembegalan di jalanan ini diduga sengaja dipelihara oleh aktor-aktor kerah putih untuk merampok devisa hasil bumi secara terstruktur.

Guna menghalau para ‘begal ekspor’ tersebut, pemerintah menugaskan PT DSI secara khusus untuk mengawasi dan mengelola seluruh transaksi pengapalan komoditas strategis ke luar negeri. Keberadaan PT DSI menjadi jawaban atas menjamurnya trik kotor under invoicing (memanipulasi harga di faktur menjadi lebih murah dari nilai asli) serta transfer pricing (akal-akalan harga antarperusahaan afiliasi) yang terjadi bertahun-tahun.

Operasional raksasa baru ini akan digulirkan secara bertahap. Pada fase awal yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, PT DSI akan bertindak sebagai badan penilai sekaligus perantara resmi yang menjembatani penjual lokal dan pembeli internasional.

Untuk memimpin misi besar ini, pemerintah menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI. Rosan membeberkan, penunjukan Luke didasari oleh kompetensi dan portofolionya yang mentereng di industri pertambangan global. Luke dinilai punya insting kuat dalam membaca pergerakan pasar mineral dan perdagangan (trading), serta memiliki jaringan internasional yang luas. Pengalamannya menakhodai perusahaan multinasional sekelas PT Vale Indonesia menjadi nilai tambah yang krusial, ditambah kemampuannya berkomunikasi dengan bahasa lokal.

Langkah pembersihan dari hulu ini diperkuat oleh payung hukum tertinggi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Lewat aturan anyar ini, kendali ekspor komoditas primadona kini resmi dimonopoli oleh negara.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” tegas Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Rabu (20/5).

Dengan kebijakan satu pintu ini, pemerintah optimistis dapat menutup rapat celah intervensi pihak luar yang selama ini menunggangi kekayaan alam Indonesia demi keuntungan pribadi.