Pramono Resmi Teken Persetujuan Pembangunan Dua PLTSa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Kamis (2/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sudah menandatangani surat persetujuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengatasi masalah sampah di ibu kota, yaitu di Bantargebang dan Tunjungan.

“Secara resmi saya sudah menandatangani surat kepada Menteri Pangan, kepada Menko Pangan dan Menteri LH untuk dua lokasi PLTSa. Kedua lokasi itu akan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas antara 3.000 sampai dengan 4.000 ton per hari,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, pembangunan PLTSa di Sunter juga akan segera dilakukan. Jika rencana tersebut bisa dilakukan, Pramono meyakini hal ini dapat menjadi solusi penanganan sampah di Jakarta.

“Setiap hari sampahnya yang untuk feeder PLTSa ini kurang lebih 7.000 ton. Kalau nanti ada satu lagi sekitar 10.000 ton, maka persoalan sampah di Jakarta secara otomatis akan tertangani,” katanya.

Apalagi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, harga jual untuk setiap kilowatt hour (kWh) tenaga listrik yang dihasilkan PLTSa kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai 0,20 dollar AS.

Dengan demikian, kata dia, hal ini akan menarik banyak orang untuk berlomba-lomba membangun PLTSa, salah satunya di Jakarta.

Berupaya Maksimal 

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya maksimal untuk menyelesaikan persoalan sampah di ibu kota.

Chico mengakui, terjadinya penumpukan sampah di beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) karena pembatasan kuota pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pascainsiden longsor pada 8 Maret 2026.

“Jakarta setiap hari menghasilkan sekitar 7.500 hingga 8.000 ton sampah. Penumpukan ini dipicu oleh longsor di Zona 4A TPST Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menghambat pengolahan selama sekitar 10 hari. Pemprov DKI terus mengerahkan segala daya untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata Chico di Jakarta, Kamis (2/4/2026).