Ada satu pertanyaan yang belakangan muncul dalam ruang batin saya sebagai warga negara sekaligus orang yang pernah lama berada dalam sistem penegakan hukum:
Apakah polisi sedang dilemahkan?
Pertanyaan ini bukan tudingan, bukan pula kecurigaan tanpa dasar. Ia lahir dari pengamatan atas fenomena yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir—fenomena yang, bila tidak dibaca secara utuh, mungkin tampak biasa, namun bila dirangkai dalam satu benang merah, menimbulkan kegelisahan.
Kita menyaksikan polisi mengurus tanam jagung. Polisi terlibat dalam distribusi beras bahkan urusan ekspor. Polisi ikut mengelola ribuan dapur program makan bergizi gratis. Polisi menjadi pelaksana berbagai program sosial dan ekonomi.
Di sisi lain, muncul wacana reformasi struktural, penarikan fungsi tertentu ke kementerian, penguatan lembaga lain dalam fungsi penegakan hukum, serta ekspos besar-besaran terhadap oknum negatif tanpa selalu diimbangi narasi kelembagaan.
Pertanyaannya: apakah ini sekadar perluasan peran dalam rangka membantu negara? Atau perlahan terjadi pergeseran fungsi inti?
Mandat Utama yang Tidak Boleh Kabur
Dalam desain negara modern, fungsi polisi jelas: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi warga. Polisi adalah instrumen negara untuk memastikan hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi hidup dalam praktik.
Keamanan adalah fondasi. Tanpa keamanan, tidak ada stabilitas. Tanpa stabilitas, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan, kesejahteraan hanya menjadi slogan.
Karena itu, ketika energi institusi keamanan terlalu banyak terserap pada fungsi-fungsi non-inti (non-core), kita patut bertanya: apakah fokus utama tetap terjaga?
Negara tentu boleh menugaskan apa pun kepada aparatnya. Dalam situasi darurat, aparat keamanan sering menjadi tulang punggung. Namun jika pergeseran itu menjadi pola permanen, risiko terbesarnya adalah kaburnya identitas dan prioritas.
Institusi yang kehilangan fokus, pelan-pelan kehilangan ketajamannya.
Fragmentasi sebagai Bentuk Pelemahan Modern
Dalam studi keamanan dan politik, melemahkan institusi tidak selalu dilakukan dengan pembubaran. Lebih sering dilakukan secara gradual melalui fragmentasi kewenangan, pengurangan otoritas, atau pembentukan persepsi negatif yang sistematis.
Ketika kewenangan penegakan hukum dipreteli, ketika koordinasi keamanan tersebar, ketika publik lebih sering mendengar kesalahan daripada keberhasilan, maka yang tergerus bukan hanya reputasi, tetapi juga daya gentar (deterrence effect).
Polisi yang ragu bertindak bukan karena tidak mampu, melainkan karena takut salah secara politik atau administratif, adalah gejala yang lebih berbahaya daripada polisi yang keras.
Hukum membutuhkan keberanian moral untuk ditegakkan. Jika keberanian itu hilang, hukum menjadi tumpul.
Dampak Sistemik Polisi yang Lemah
Bayangkan sebuah negara dengan polisi yang:
ragu mengambil tindakan,
tidak percaya diri menegakkan hukum,
dipersepsikan negatif oleh publik,
terbelenggu birokrasi berlapis.
Apa yang terjadi?
Pertama, angka kejahatan berpotensi meningkat karena efek jera menurun.
Kedua, masyarakat kehilangan rasa aman.
Ketiga, investor berpikir ulang.
Keempat, ekonomi terganggu.
Keamanan bukan sekadar isu sektoral. Ia adalah prasyarat pembangunan.
Banyak negara gagal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum tidak konsisten, ketidakpastian menjadi norma. Dan ekonomi sangat alergi terhadap ketidakpastian.
Di titik inilah pertanyaan “polisi dilemahkan?” menjadi relevan, bukan secara emosional, tetapi secara struktural.
Legalitas dan Legitimasi
Sebagai bangsa hukum, kita memahami bahwa legalitas dan legitimasi adalah dua hal berbeda.
Legalitas adalah kewenangan formal yang diberikan undang-undang.
Legitimasi adalah penerimaan moral dan sosial dari masyarakat.
Polisi mungkin tetap memiliki legalitas. Tetapi jika legitimasi terkikis—karena narasi negatif yang dominan, kesalahan oknum yang digeneralisasi, atau kebijakan yang membingungkan—maka efektivitas hukum ikut melemah.
Hukum yang tidak dipercaya sulit ditegakkan.
Institusi yang tidak dipercaya sulit dihormati.
Dan kepercayaan publik (public trust) adalah modal utama keamanan.
Reformasi yang Menguatkan atau Menggeser?
Tidak ada institusi yang sempurna. Reformasi adalah keniscayaan. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus terus ditingkatkan.
Namun reformasi memiliki dua kemungkinan arah: memperkuat atau menggeser.
Reformasi yang memperkuat adalah reformasi yang memperjelas mandat, meningkatkan kapasitas, memperbaiki integritas, dan membangun kepercayaan publik.
Reformasi yang menggeser adalah reformasi yang tanpa disadari membuat institusi kehilangan fokus, kehilangan kewenangan strategis, dan kehilangan daya wibawa.
Kita harus jujur bertanya: arah mana yang sedang kita tempuh?
Jika polisi terlalu banyak dibebani tugas-tugas yang bukan fungsi inti, sementara fungsi penegakan hukum justru dipersempit, maka yang terjadi bukan penguatan, melainkan disorientasi.
Dan disorientasi dalam institusi keamanan berdampak luas.
Keamanan dan Ekonomi: Dua Sisi Tak Terpisahkan
Dalam pengalaman empiris banyak negara, stabilitas keamanan adalah magnet investasi. Investor tidak hanya melihat insentif fiskal, tetapi juga kepastian hukum.
Jika aparat ragu bertindak terhadap pelanggaran, jika penegakan hukum tidak konsisten, maka biaya ekonomi meningkat.
Keamanan adalah infrastruktur tak terlihat.
Ia tidak dibangun dengan beton, tetapi dengan wibawa.
Negara yang aparatnya kuat, profesional, dan dipercaya akan lebih kokoh menghadapi tantangan global. Negara yang aparatnya terfragmentasi akan lebih mudah goyah oleh tekanan internal maupun eksternal.
Kewaspadaan, Bukan Kecurigaan
Apakah benar ada agenda melemahkan polisi? Tidak ada bukti untuk menyimpulkan demikian. Namun intuisi kebangsaan mengajarkan satu hal: kewaspadaan lebih baik daripada penyesalan.
Sejarah menunjukkan negara bisa runtuh bukan karena serangan luar, melainkan karena erosi dari dalam—melemahnya institusi, hilangnya kepercayaan, dan tergerusnya otoritas hukum.
Yang diperlukan bukan sikap defensif, bukan pula saling menyalahkan. Yang diperlukan adalah konsolidasi.
Jalan ke Depan
Pertama, kembalikan fokus pada core mandate: keamanan dan penegakan hukum.
Kedua, perkuat integritas internal agar kritik tidak berubah menjadi delegitimasi.
Ketiga, bangun narasi seimbang antara koreksi dan apresiasi.
Keempat, pastikan setiap reformasi memperkuat, bukan mengaburkan mandat.
Polisi yang kuat bukan polisi represif. Polisi yang kuat adalah polisi yang profesional, etis, transparan, dan dipercaya.
Negara tidak boleh membiarkan tulang punggung keamanannya rapuh. Karena ketika keamanan rapuh, yang runtuh bukan hanya institusi, tetapi juga rasa percaya warga terhadap negara.
Pertanyaan “polisi dilemahkan?” mungkin hanya refleksi. Namun refleksi yang jujur adalah awal dari koreksi yang sehat.
Keamanan bukan milik polisi semata. Ia milik bangsa.
Dan bangsa yang ingin maju tidak boleh membiarkan fondasinya goyah.
Mari kita introspeksi diri—institusi, dan bangsa ini.