Serangan gabungan AS-Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei tidak dapat dilepaskan dari konteks melemahnya Iran. Dr. Evaleila Pesaran dari Murray Edwards College menegaskan bahwa perang ini adalah upaya “menghancurkan Iran yang sudah lemah”, merujuk pada perang 12 hari pada 2025 dan gelombang protes domestik yang tak kunjung reda.
Pesaran menyoroti kontradiksi pernyataan Donald Trump: jika tahun lalu ia mengklaim telah menghancurkan program nuklir Iran, lalu ancaman apa yang hendak dihilangkan sekarang?
Iran sesungguhnya dapat dilihat dari dua dimensi: lemah dan kuat. Lemah karena embargo berkepanjangan, tetapi kuat karena memiliki sejarah panjang sebagai bangsa dengan peradaban ribuan tahun.
Priyanka Shankar dalam laporannya di Al Jazeera berjudul “What is Iran’s military strategy? How has it changed since June 2025 war?” (2 Maret 2026) mencatat bahwa pada Sabtu lalu saja Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke wilayah Uni Emirat Arab yang memiliki pangkalan militer AS. Serangan ini mencapai Dubai hingga Abu Dhabi, dengan satu orang tewas dan tujuh terluka di bandara Abu Dhabi.
Data CNN dari jajak pendapat yang dilakukan Jennifer Agiesta dan Ariel Edwards-Levy berjudul “CNN poll: 59% of Americans disapprove of Iran strikes and most think a long-term conflict is likely” (3 Maret 2026) menunjukkan 59 persen warga Amerika menolak serangan ini.
Sebanyak 54 persen responden percaya aksi militer justru akan membuat Iran semakin berbahaya. Hanya 27 persen yang menilai AS sudah cukup berupaya melakukan diplomasi. Ini menunjukkan bahwa publik Amerika meragukan justifikasi perang yang disampaikan pemerintahan Trump.
Ori Goldberg, analis Al Jazeera, dalam artikelnya “US and Israeli interests may soon diverge on Iran” (2 Maret 2026) mengungkap kepentingan politis di balik perang ini.
Menurut Goldberg, Netanyahu membutuhkan “kemenangan” untuk menutupi kegagalan intelijen sejak 7 Oktober 2023. Sementara Trump membutuhkan distraksi dari skandal domestik yang terus menghantuinya. Goldberg memperingatkan bahwa aliansi ini rapuh karena hanya didasari kepentingan jangka pendek yang berbeda.
John Phillips, mantan kepala instruktur militer Inggris, menjelaskan kepada Priyanka Shankar bahwa Iran pascaperang Juni 2025 telah mengubah doktrin militernya dari defensif menjadi ofensif asimetris yang lebih agresif.
Aviva Klompas dalam opininya di USA Today berjudul “‘Imminent’ or not, Iran has been at war with US for decades” (3 Maret 2026) mencatat sejarah panjang permusuhan Iran-AS sejak 1979. Dari penyanderaan diplomat, pemboman barak marinir tahun 1983 yang menewaskan 241 personel AS, hingga serangan drone di Yordania pada 2024.
Argumen “imminent threat” (ancaman yang segera terjadi) memiliki landasan historis menurut Klompas. Namun Dr. Pesaran menolak narasi bahwa serangan ini adalah respons terhadap ancaman yang akan segera terjadi. Ia menegaskan banyak pihak akan menilai perang ini sebagai “perang ilegal” karena tidak ada ancaman nyata dan segera.
Pascatewasnya Khamenei, rezim justru menunjukkan daya tahan yang tidak terduga. Shankar melaporkan bahwa Iran dengan cepat melancarkan serangan balasan ke Israel dan basis-basis AS di kawasan Teluk. Hezbollah pun ikut menembakkan roket ke Israel utara untuk membalas pembunuhan Khamenei.
Dr. Pesaran memperingatkan bahwa IRGC akan menggunakan agresi asing ini untuk “mensekuritisasi masyarakat Iran” dan membungkam oposisi dengan dalih keamanan nasional. Alih-alih memicu revolusi, serangan ini justru memberi napas baru bagi rezim.
Hal menarik dalam konteks ini adalah Dr. Pesaran mengingatkan agar kita tidak melihat rakyat Iran secara dikotomis. Banyak dari mereka berada di zona abu-abu: membenci rezim tetapi juga menolak intervensi asing.
“Iran memiliki sejarah panjang campur tangan asing, dari Inggris, Amerika, hingga Rusia,” ujarnya.
Mereka yang berharap transisi mulus menuju demokrasi liberal mungkin akan kecewa. Di tengah serangan, warga sipil menjadi korban. Shankar melaporkan sedikitnya sembilan orang tewas dan 20 terluka di Beit Shemesh, Israel, akibat serangan rudal Iran.
Di tingkat regional, perang ini menjebak negara-negara Teluk dalam posisi sulit. Dengan pangkalan militer AS di wilayah mereka, Iran kini membalas dengan menyerang target-target di Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Shankar mencatat bahwa Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz, dan benar-benar ditutup pada 3 Maret 2026.
Selat Hormuz merupakan jalur sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan gas dunia. Data pelayaran menunjukkan sedikitnya 150 kapal tanker telah berlabuh di perairan terbuka, menunggu ketidakpastian berlalu. Strategi Iran jelas: menekan negara-negara Teluk agar mendesak AS menghentikan serangan.
Goldberg memperkirakan perbedaan kepentingan AS dan Israel akan segera muncul. Trump akan merasa tertekan untuk mengakhiri perang dengan cepat, sementara Netanyahu justru berpotensi memperpanjang konflik. Trump tampaknya masih mempertimbangkan kemungkinan pengerahan pasukan darat, namun ia juga menghadapi tekanan politik domestik yang kuat.
Netanyahu, seperti di Gaza, dinilai tidak memiliki rencana selain kehancuran dan kematian, terutama setelah peristiwa Thufanul Aqsa. Phillips dalam analisisnya kepada Shankar menambahkan bahwa secara militer Iran dapat bertahan bertahun-tahun melalui serangan intermittent, yaitu serangan yang dilakukan secara berkala atau terputus-putus. Namun secara ekonomi dan politik, tekanan berat tetap berpotensi memicu keruntuhan internal.
Dalam sejarah, masyarakat Iran memiliki memori kolektif tentang bertahan di tengah tekanan asing. Pengalaman kudeta CIA pada 1953, perang delapan tahun dengan Irak, serta sanksi internasional yang panjang telah membentuk mekanisme bertahan hidup yang kompleks.
Mereka dapat membenci rezim, tetapi tetap waspada terhadap intervensi asing.
Dalam situasi seperti ini, serangan eksternal justru memicu solidaritas semu, di mana kritik terhadap rezim diredam demi menghadapi “musuh bersama” (common enemy). Fenomena rally around the flag—bersatu menghadapi ancaman eksternal—sering terjadi di berbagai negara. Popularitas pemimpin justru meningkat ketika negara diserang dari luar.
Dalam jangka panjang, fenomena ini justru merugikan gerakan prodemokrasi Iran yang memperjuangkan perubahan dari dalam.
Secara geopolitik, skenario disintegrasi Iran akan menjadi bencana regional yang sulit dibayangkan. Wilayah seluas 1,6 juta kilometer persegi dengan 93 juta jiwa dan keberagaman etnis—Persia, Azeri, Kurdi, Baloch, dan Arab—berpotensi pecah menjadi konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di Suriah atau Libya.
Kekosongan kekuasaan berpotensi diisi oleh aktor non-negara, proxy war antara kekuatan regional, serta kelompok ekstremis.
Negara-negara tetangga seperti Turki, Arab Saudi, dan Pakistan bisa terseret dalam pusaran konflik. Jalur minyak dan perdagangan strategis akan terganggu dan berpotensi memicu krisis ekonomi global.
Phillips menggambarkan Iran seperti “hewan yang terluka” namun masih mampu melawan. Dalam jangka panjang, negara itu bisa kolaps jika tekanan terus berlanjut.
Dalam skenario seperti ini, jika tidak diupayakan perdamaian yang sejati dan jangka panjang, sangat mungkin tidak akan ada pemenang. Tidak ada pihak yang benar-benar menang atau benar-benar hancur.
Namun situasi ambang konflik tersebut berpotensi melahirkan generasi baru yang tumbuh dalam bayang-bayang perang saudara antarnegara Islam atau konflik berkepanjangan dengan Barat—sebuah siklus perang dan retaliasi yang terus berulang.