Pemerintah Ngeluh Kekurangan Dokter tapi Syarat dan Ujian Kelulusan Susah Minta Ampun

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025). (Foto: Inilah.com/Clara).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi blak-blakan, soal Indonesia alami defisit lebih dari 100 ribu dokter. Keluhan ini ditanggapi anggota DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, dengan sedikit sarkas.

“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktik di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktek),” kata Irma kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Ketua DPP NasDem itu menegaskan, persoalan bukan sekadar kuota dokter kurang, tapi pintu masuknya macet. Uji kompetensi dinilai berubah dari standar mutu menjadi mimpi buruk mahasiswa kedokteran.

“Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi bagus, kok bisa lulusannya sulit lulus dari uji kompetensi, bahkan karena uji kompetensi ini menjadi momok banyak calon dokter yang stres bahkan sampai ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali ikut uji kompetensi tidak lulus lulus juga,” tutur Irma.

Ia juga menuding Mendikti terlalu royal bagi-bagi akreditasi, tapi tak memastikan kualitas alumni.

“Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap kualitas lulusan yang terbukti puluhan kali ikut uji kompetensi tapi gagal,” lanjutnya.

Irma menegaskan, kebutuhan paling mendesak saat ini justru dokter spesialis dan subspesialis. Ia mengusul pemerintah membantu dokter umum dari pelosok melanjutkan pendidikan.

“Saya usul sebaiknya pemerintah menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil specialis, toh sudah ada aturan yang menegaskan after lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya, yang tidak patuh pemerintah dan menkes tidak akan memberikan izin praktik untuk yang bersangkutan,” jelasnya.

Solusi lain, kata dia, bukan memperbanyak fakultas kedokteran, tapi membesarkan yang benar-benar berkualitas.

“Pemerintah bisa mendorong agar rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas menjadi rumah sakit pendidikan agar siswa dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin sebagai RS pendidikan tersebut,” lanjutnya.

Dengan langkah itu, Irma yakin kuliah kedokteran bisa lebih terjangkau.

“Dan itu tentu mengurangi biaya perkuliahan,” tambahnya.

Ia juga mendorong RS swasta masuk sebagai jejaring pendidikan kedokteran.

“Saya juga mendorong agar RS swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas,” sambungnya.

Sebelumnya, Prasetyo menyebut kekurangan dokter terjadi hampir di semua sektor. Pemerintah pun membuka lebar pintu rekrutmen dan produksi tenaga kesehatan.

“Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat,” kata Pras di Istana Kepresidenan, Kamis (15/1).

Ia membeberkan dua langkah utama: memperbesar intake calon dokter hingga spesialis, dan membangun fakultas kedokteran baru, termasuk dokter gigi dan farmasi.

“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis,” ujarnya.

Tak hanya kuantitas dokter, Pras bilang negara juga harus mengejar ketertinggalan teknologi kesehatan.

“Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi,” lanjutnya.