PDIP Kritik Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Dinilai tak Berdampak ke Masyarakat Bawah

PBB merevisi perkiraan kenaikan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 menjadi 2,7 persen. (Foto: Shutterstock)

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Harris Turino, menilai ada paradoks di balik klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tinggi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, pertumbuhan tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Harris dalam diskusi bertajuk Strategi Kebijakan Publik dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

“Faktanya adalah pertumbuhan ekonomi ini tidak sampai ke meja makannya masyarakat, apalagi di lapisan yang paling bawah. Cari pekerjaan tambah susah, pengangguran di sektor formal meningkat. Memang di sektor informal lapangan kerja tercipta, jadi pak ogah gitu lho ya, tapi yang formal yang kita tahu banyak terjadi pengangguran. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada bukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Harris.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi semestinya mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, jika masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan, menurutnya ada persoalan mendasar dalam kondisi ekonomi nasional.

“Yang selalu dikatakan ekonomi masih tumbuh, kemudian inflasi terkendali, cadangan devisa cukup. Inflasi kita sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1, cadangan devisa kita cukup untuk 5,8 bulan impor. Tetapi kan pertumbuhan ekonomi bukan cuma itu,” ujarnya.

Sebagai contoh, Harris menyoroti pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat mencapai 11 persen. Namun, setelah mencermati data dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia menemukan bahwa pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang kredit korporasi.

“Saya cek ke Himbara dan OJK, memang benar kredit perbankannya tumbuh 11 persen. Tapi lebih didominasi oleh kredit korporasi yang tumbuh 18,9 persen, sementara kredit UMKM hanya tumbuh 0,6 persen,” katanya.

Harris juga berpendapat bahwa indikator paling mudah untuk melihat kesehatan ekonomi suatu negara adalah pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar saham.

“Apakah kemudian kursnya stabil, apakah harga sahamnya kemudian naik. Dari sini kan kelihatan kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor langsung tercermin dari kurs maupun dari pasar modal. Sehingga saya sepakat bahwa memang tumbuh tinggi, tapi kan tumbuh tinggi ini di-boost oleh pengeluaran pemerintah,” tuturnya.

Menurut Harris, belanja pemerintah saat ini cukup besar, tetapi belum bersifat berkelanjutan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

“Dan susah untuk kemudian diandalkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, apalagi pengeluaran itu masuk ke program-program yang memang belum bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.