Semarak kemerdekaan tahun ini dibayangi riuhnya narasi hingga perang opini di media sosial yang memantik tanda tanya tentang stabilitas nasional.
Benarkah semua itu sekadar dinamika demokrasi, atau ada skenario yang bekerja dalam senyap?
Hari-hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Indonesia, publik kembali diajak flashback jauh ke belakang dengan berbagai isu serta ancaman yang datang bertubi melalui media sosial (medsos).
Ya, Agustus tahun lalu, gelombang unjuk rasa pecah di sejumlah daerah yang dipicu atas dasar ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPR. Hingga akhirnya berujung pada aksi pembakaran fasilitas umum serta penjarahan di sejumlah rumah pejabat.
Dan kini, publik kembali disuguhkan berbagai cuplikan yang disebar melalui medsos terkait rencana aksi unjuk rasa. Ditambah lagi dengan adanya pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur dan Jakarta.
Pagar-pagar pengaman itu tampak menjulang lebih tinggi dari biasanya. Seolah-olah kota sedang mengenakan baju zirahnya sendiri, sebagai langkah waspada akan ancaman kerusuhan menjelang hari kemerdekaan.
Namun semua narasi yang berseliweran di medsos itu langsung dibantah bahwa tidak ada ancaman aksi keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago setelah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Situasi di dalam negeri sangat-sangat matang dan perkembangan semuanya yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Dirinya memastikan video-video berisi ajakan demonstrasi yang belakangan beredar di medsos, bukan merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Video tersebut merupakan rekaman lama yang kembali disebarluaskan untuk membangun narasi seolah-olah terjadi situasi tertentu di Indonesia.
“Kami akan temukan (akun) itu. Kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana, kami akan melakukan tindakan sangat tegas,” ucapnya.
Waspadai Penyusup
Meski pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap terkendali, namun langkah-langkah antisipasi tidak boleh dikendurkan. Koordinasi antarlembaga harus lebih diperkuat, pemetaan potensi kerawanan diperbarui, dan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital terus ditingkatkan.
Tantangan aparat saat ini bukan hanya menjaga objek vital atau mengawal jalannya aksi unjuk rasa, tapi juga harus bisa membedakan mana aspirasi yang lahir secara organik dari masyarakat, dan mana gerakan yang sengaja ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu eskalasi.
“Harus tetap waspada terhadap adanya penyusupan, baik bertujuan gangguan keamanan, ekonomi, pertahanan bahkan politik,” ujar Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati kepada Inilah.com.
Dalam dunia intelijen dan keamanan, menurutnya, potensi gangguan merupakan bagian dari konsep ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Setiap kerusuhan memiliki peluang dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk kelompok teror.
Karena itu, unsur intelijen seperti Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (BIK Intelhan), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN) perlu melakukan pemantauan secara cermat.
Tensi Politik Memanas
Ancaman kamtibmas ini sejatinya telah diprediksi sejak beberapa bulan lalu, di mana tensi politik dinilai semakin memanas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan sistemik dari kekuatan oligarki dan kaki tangannya yang merasa terancam oleh berbagai kebijakan strategis negara.
Program-program prioritas pemerintah dinilai mengganggu zona nyaman para pelaku usaha nakal yang selama ini menikmati rente ekonomi melalui manipulasi perizinan, penguasaan ilegal aset negara, hingga praktik eksploitasi lingkungan.
Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga meyakini kalangan oligarki melalui kaki tangannya dan juga kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi pihak asing dan media tertentu, tidak akan cukup kuat untuk menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kalau pun ada (terjadi kericuhan) hanya riak-riak yang tidak akan mengganggu stabilitas politik,” ujarnya kepada Inilah.com.
Selain itu, mayoritas partai politik (parpol) juga masih mendukung Prabowo. Parpol bersama kadernya di seluruh daerah ini diakuinya, memiliki cukup kekuatan untuk menangkal serangan oligarki dan kaki tangannya.
Para kader ini dapat digerakkan kapan saja untuk mendukung Prabowo. Jika oligarki dan kaki tangannya berani bermain api, dirinya meyakini, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri.
“Itu bisa jadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk melucuti para oligarki yang sepak terjangnya sudah tak dapat ditolerir lagi,” tegasnya.
Dirinya mengutip teori Jeffrey A. Winters yang menyebutkan, “Oligarki bukan ditentukan oleh siapa yang duduk di pemerintahan, melainkan oleh siapa yang menguasai sumber daya ekonomi dalam jumlah besar dan mampu menggunakannya untuk memengaruhi kebijakan negara. Dengan kata lain, pergantian rezim atau pemimpin tidak otomatis menghilangkan oligarki, karena struktur kekayaan yang terkonsentrasi masih tetap bertahan”.
Skenario Politik
Menanggapi beredarnya unggahan rencana aksi unjuk rasa di medsos belakangan ini juga dipertanyakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Ia menilai ada upaya dari pengunggah video untuk mengingatkan publik apa yang terjadi Agustus 2025 lalu.
Tentunya ini menjadi sebuah skenario politik bahwa ada pihak yang menggerakkan membangkitkan massa melalui medsos dengan narasi-narasi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
“Memang perlu dicermati lebih jauh. Apakah ini terjadi secara organik tanpa digerakkan kekuatan politik tertentu, atau kekuatan oligarki ekonomi tertentu, atau justru aksi demonstrasi yang akan terjadi, bagian dari skenario politik atau skenario kekuatan ekonomi tertentu, atau oligarki tertentu?” ungkapnya kepada Inilah.com.
Terkait hal ini, Pengamat Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaku setiap peristiwa politik tidak ada yang terjadi secara natural. Bahkan dirinya meyakini ada pihak yang mendanai untuk kepentingan politiknya.
“Pendanaan pasti ada, karena kan nggak mungkin kalau ada demo itu nggak ada bensinnya. Jadi sangat mungkin itu ada dananya,” ujarnya kepada Inilah.com.
Karena itu dirinya meminta supaya isu maraknya video ajakan aksi unjuk rasa harus disikapi secara hati-hati. Aparat penegak hukum harus selalu mewaspadai setiap pemicu yang berpotensi dapat menggerakkan massa.
Hensa, sapaan akrabnya, juga menyinggung kasus bentrokan antarkelompok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta beberapa pekan lalu. Ia meyakini keberingasan orang-orang yang bermula di sekitar lapak pedagang nasi uduk itu sudah direkayasa.
“Insiden nasi uduk tanpa kerupuk (bentrok Matraman), itu menurut saya sangat mungkin sebuah amuk massa yang direkayasa. Menurut saya hal tersebut lumayan aneh bagi bangsa Indonesia yang penuh tepo seliro dan toleransi. Apakah ini berkaitan dengan politik? Ya mungkin. Everything, kalau ada aktor politiknya pasti berkaitan dengan politik,” pungkasnya.
Narasi Terkoordinasi
Sebelumnya, analisis medsos dari Monash University Indonesia menemukan pola terorganisir dan hampir mustahil dilakukan secara manual terkait beredarnya kembali video-video demonstrasi mahasiswa dengan sejumlah narasi.
Percakapan mengenai isu demonstrasi besar yang disebut-sebut akan terjadi pada Agustus 2026 di medsos diduga tidak sepenuhnya berkembang secara organik. Ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut.
Peneliti Monash University Indonesia Ika Idris melakukan analisis data terhadap sejumlah platform media sosial selama 26 Juli-1 Agustus 2026. Hasilnya, ditemukan 197 ribu unggahan di X, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook terkait demonstrasi.
Ada 63 ribu unique user yang ditemukan. Tren volume puncaknya adalah pada 27 Juli lalu sebanyak 50 ribu unggahan. Sejumlah postingan tersebut berisi video lama dan video hasil suntingan terkait demo mahasiswa. Video dibuat seolah aksi terkini.
Dia juga mengungkap ada pola tertentu untuk membuat video itu viral. Sebagian besar konten video tersebut ternyata hasil retweet. Pola ini, diakuinya, mustahil dilakukan secara manual.
“Dari 34.935 unggahan X yang dianalisis, 99,46 persen merupakan retweet. Beberapa akun menunjukkan pola yang hampir mustahil dilakukan secara manual. Sebuah akun, misalnya, melakukan sembilan retweet berbeda dalam waktu sekitar 105 milidetik,” katanya.
Sejumlah akun lainnya juga melakukan beberapa retweet dengan jeda kurang dari satu detik. Pola ini mengindikasikan penggunaan skrip, aplikasi otomatis, atau mekanisme bulk retweet, yang tujuannya memang untuk menaikkan engagement percakapan.
“Pola lain yang menonjol adalah struktur seed-and-amplify, yaitu sejumlah kecil akun membuat atau menyebarkan narasi awal, kemudian ribuan akun lain me-retweet-nya. Satu unggahan dari @dieddfish menghasilkan 13.446 retweet atau 38,7 persen dari seluruh retweet. Adapun sepuluh unggahan sumber teratas menyumbang 88,5 persen dari keseluruhan aktivitas,” ujarnya.
Dirinya juga mengilustrasikan melalui satu akun centang biru X dengan nama @urflowerz yang mengunggah video demo lama. Akun tersebut diduga sengaja melakukan implikasi dengan struktur narasi yang telah terkoordinasi.
“Unggahan soal video demo di tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus menunjukkan ada pola yang sangat mirip, terutama berada pada tingkat framing dan struktur narasi, ada kemungkinan narrative coordination atau coordinated amplification,” tuturnya.
Ketika ruang digital menjadi medan baru pertarungan opini, menjaga stabilitas bukan lagi semata tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk memilah informasi secara kritis.
Menjelang HUT ke-81 RI, kewaspadaan memang menjadi kata kunci. Bukan karena bangsa ini harus hidup dalam rasa takut, melainkan karena pengalaman telah mengajarkan bahwa setiap momentum besar selalu membawa peluang sekaligus tantangan.
Aparat keamanan dituntut mampu mengantisipasi setiap potensi gangguan secara profesional, sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ketika sang saka Merah Putih akhirnya berkibar pada 17 Agustus nanti, semoga yang tersisa bukan jejak kegaduhan, melainkan keyakinan bahwa bangsa ini masih mampu membedakan antara suara demokrasi dan gema provokasi. Sebab, kemerdekaan sejati bukan hanya diwarisi, tetapi juga dijaga dengan kewaspadaan, kedewasaan, dan persatuan.
(M.Harris/M.Zhacky/Diana Rizky)