“Mewah.” Itu kesan yang saya rasakan ketika melihat keluarga-keluarga kompak berbelanja buku di salah satu toko buku yang telah berusia sekitar 55 tahun di bilangan Jakarta Timur. Di toko ini, selain buku, tersedia pula kedai kopi yang terintegrasi dengan ruang baca.
Sambil mengerjakan beberapa pekerjaan kantor, mata saya jelalatan mengamati situasi. Di hari libur, cukup banyak pekerja urban seperti saya asyik dengan laptop dan pekerjaannya. Dalam terminologi riset, ini disebut observasi.
Saya duduk di bangku panjang di depan meja kasir lebih dari tiga jam. Di meja itu ada delapan orang: saya, tiga anak muda, serta satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak. Aktivitas di toko buku ini sungguh menyenangkan dalam point of view penggemar buku seperti saya.
Observasi di toko buku selalu menyenangkan. Bagai detektif, saya menelusuri judul buku yang sedang dibaca pembaca-pembaca yang takzim penuh khidmat di sisi dan depan saya—siapa tahu judul tersebut juga menarik hati untuk saya baca. Sesekali terdengar obrolan ayah, ibu, dan anak-anak tentang buku yang menurut mereka menarik, juga seruan orang tua tentang buku yang perlu dibaca anak-anak mereka.
Sungguh membahagiakan jika tidak ada persoalan budget dalam membeli buku. Di belakang saya, dua anak muda asyik mengobrol soal buku. Tak lama kemudian mereka larut dalam keheningan, membaca. Musik-musik indie mengalun syahdu. Hujan turun di luar. Situasi menjadi semakin khusyuk.
Minat Baca dan Persoalan Struktural
“Minat baca masyarakat Indonesia rendah?” Keluhan ini sering terdengar. Sulit untuk sepenuhnya membantahnya. Namun ketimbang memunculkan tudingan personal seperti “orang Indonesia malas membaca”, yang lebih nyata justru persoalan struktural: perpustakaan tidak merata, koleksi kurang menarik, toko buku terbatas, dan harga buku mahal.
Jika gaji di bawah upah minimum kota atau hanya sedikit di atasnya, membeli buku adalah perjuangan. Untuk buku tipis berbahasa Indonesia, harga bisa sekitar Rp50.000. Buku yang lebih tebal tentu lebih mahal. Buku anak-anak sering kali lebih tinggi lagi.
Tak mengherankan jika pustaka di rumah-rumah keluarga Indonesia masih langka. Namun, tetap ada paradoks jika kita berbicara soal membaca di Indonesia.
Paradoks Pertama: Rekomendasi dari Pengemudi Ojek Daring
Suatu saat di Yogyakarta, saya menggunakan ojek daring untuk bertemu seorang teman pengelola penerbitan indie. Pengemudi bertanya, “Mas, tidak ke toko buku Akik saja? Lokasinya dekat.”
Saya tahu toko buku tersebut karena mengikuti perkembangannya di media sosial. Amplifikasinya tinggi, koleksinya menarik. Namun yang membuat saya takjub adalah rekomendasi itu datang dari seorang pengemudi ojek daring.
Ketika akhirnya saya berkunjung, toko tersebut ramai, didominasi anak muda—kemungkinan besar Generasi Z. Mereka menelisik buku dengan serius, sebagian membaca, sebagian membuat konten, sebagian menikmati kopi. Buku bukan lagi sekadar objek, tetapi ruang interaksi sosial.
Paradoks Kedua: Generasi Z dan Buku Cetak
Dalam diskusi dengan seorang pekerja penerbitan, saya mendapat temuan menarik. Penjualan buku melalui media sosial, terutama TikTok (TikTok Shop), meningkat. Generasi muda membeli buku atas rekomendasi BookToker atau Bookstagrammer.
Lebih menarik lagi, buku cetak justru sangat diminati Generasi Z. Beberapa laporan media menunjukkan tren membaca buku fisik meningkat di kalangan mereka. Di kota-kota besar, kegiatan membaca bersama di taman juga tumbuh.
Paradoks ini menggembirakan. Di tengah narasi rendahnya minat baca, ada cerita tandingan yang optimistis. Namun fenomena ini kuat di ruang urban. Jakarta memiliki fasilitas memadai: Perpustakaan Nasional, taman kota, toko buku, komunitas mahasiswa dan pekerja yang akrab dengan literasi.
Tak heran jika di transportasi publik kita semakin sering melihat warga membaca buku cetak maupun elektronik, meski harus berdesakan.
Menebalkan Para “Pencilan” Pembaca
Fenomena pembaca tangguh ini penting diperhatikan. Dalam istilah statistik, mereka bisa disebut sebagai “pencilan” atau outlier. Tugas negara adalah menebalkan para pencilan ini sekaligus melahirkan pembaca baru.
Negara memiliki Perpustakaan Nasional. Namun anggarannya pada 2026 sekitar Rp378 miliar, turun dari Rp442,1 miliar pada 2025 dan Rp680,9 miliar pada 2024 (Nota Keuangan RAPBN 2026).
Jika negara sungguh percaya buku dapat melesatkan anak-anak Indonesia, anggaran literasi seharusnya meningkat, bukan menurun. Dengan dukungan yang lebih besar, distribusi buku, subsidi harga, dan penguatan taman bacaan masyarakat dapat diperluas.
Ironisnya, percepatan pengenalan buku banyak dilakukan sektor swasta. Toko buku menghadirkan inovasi—ruang baca, kedai kopi, diskusi, dan acara literasi. Mereka membuat buku tetap relevan di tengah gempuran digital.
Saya kembali berkeliling toko buku itu. Setelah lama mengamati keluarga dan anak muda pencinta buku, saya bertanya dalam hati: kapan seluruh warga Indonesia bisa memiliki kemewahan berlibur di toko buku tanpa merisaukan harga? Kapan perpustakaan kampung menyediakan koleksi beragam yang mudah diakses?
Semoga itu bukan sekadar khayalan.