Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengkritik pernyataan sejumlah pihak yang dinilai spekulatif dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menyebut narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintah tidak memiliki dasar yang jelas.
“Sebagai tokoh publik, setiap pernyataan hendaknya mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Mardiono menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo yang disebutnya tengah fokus menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat.
“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.
Pernyataan Mardiono ini merespons kritik dalam acara halalbihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan!” pada 31 Maret lalu. Dalam forum tersebut, ahli hukum tata negara Feri Amsari menyoroti prosedur pemilu dan kepemimpinan Prabowo.
”Rezim ini memang sejak awal ketika pemilu bermasalah, maka apa yang terjadi hari ini adalah implikasi dari cacat konstitusional sejak awal itu. Prabowo itu tidak mengerti tata negara, langkahnya sering melabrak konstitusi. Apalagi sekarang terlihat semakin aneh. Kita mesti terus bertemu, kekuatan kritis atau oposisi penting untuk membangun soliditas diantara kita, apalagi ketika rezim makin otoriter,” ujar Feri Amsari.
Situasi memanas setelah video pendiri SMRC, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful secara terbuka bicara mengenai upaya menjatuhkan Prabowo sebagai langkah yang ia sebut untuk menyelamatkan bangsa.
“Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu. Kalau nasehati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Saiful Mujani dalam video tersebut, Minggu (5/4/2026).
Menanggapi hal itu, Mardiono mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik dengan menjaga etika dan persatuan.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa,” tutur Mardiono.
Intervensi Dana Asing
Belakangan ini, narasi yang berkembang di media sosial memang mengkritik tajam pemerintahan Prabowo. Bahkan beredar narasi mengenai dugaan operasi pergantian rezim melalui jaringan opini global dan pendanaan lembaga tertentu untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan baru Indonesia.
Operasi semacam itu kerap menggunakan instrumen seperti jaringan aktivis, opini akademik, lembaga swadaya masyarakat, hingga propaganda digital untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan yang sah tidak memiliki legitimasi moral di mata publik.
Publik sebelumnya sempat digemparkan kabar bocornya dokumen internal Open Society Foundations (OSF), jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros. Dokumen tersebut mengungkap alokasi dana fantastis senilai US$1,8 juta atau sekitar Rp28 triliun untuk periode 2026-2028 yang menyasar gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta.
Melansir laporan Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026, OSF menyokong 80 persen dari total dana tersebut. Sementara itu, 20 persen sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga berbasis di Taipei yang mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah Taiwan.
Dokumen strategi Kurawal periode 2024-2029 yang bertajuk Building Bridges, Filling Gaps secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap arah politik Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai dekade pembongkaran demokrasi.
Lebih provokatif lagi, dokumen itu menyematkan julukan King of Ashes atau Raja Abu untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Istilah ini mengarahkan narasi pada upaya memicu perlawanan sipil serta memperluas keterlibatan LSM dalam ruang politik lokal.
OSF dan Kurawal dilaporkan telah memetakan empat jalur utama untuk mengonsolidasi kekuatan sipil dengan alokasi dana strategis:
- US$500 ribu untuk mobilisasi akar rumput.
- US$500 ribu untuk kepemimpinan pemuda.
- US$500 ribu untuk memantau proses pengambilan keputusan pemerintah.
- US$300 ribu untuk membangun jaringan dengan akademisi dan tokoh agama.
Bocornya dokumen ini memicu spekulasi kuat di publik mengenai adanya upaya intervensi asing yang sengaja dibungkus dengan narasi penguatan demokrasi.