Indef Ingatkan Risiko Utang Jumbo Jika Gegabah Naikkan Ambang Batas Defisit Anggaran

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah untuk cerdas dan bijak dalam mengelola APBN 2026. Merespons wacana pelebaran batas defisit 3 persen.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai, wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen, berpotensi menjadi realistis. Terutama jika berbagai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN, meleset. “Ya, secara otomatis akan tembus kalau asumsi makro di APBN meleset semua,” ujar Esther, Jakarta, dikutip Minggu (15/3/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan pelebaran defisit berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru. Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang.

“Takutnya ini digunakan untuk menambah utang. Jadi, lebih diutamakan pengelolaan anggaran APBN yang bijak agar punya dampak ekonomi yang positif,” kata Esther.

Dia menilai pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara. Program dengan kebutuhan anggaran besar dinilai dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dengan kebutuhan khusus.

Ia juga menilai anggaran negara akan lebih efektif jika diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti mendorong ekspor dan sektor pariwisata.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Timur Tengah terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen,” kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Dua skenario lain, lanjut Airlangga, relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. ​​​​​

Dengan harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan.

“Skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen,” kata Airlangga.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

“Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas,” kata Airlangga kepada Prabowo.