Harga Pertamina Dex Melambung, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Solar Subsidi

Per 18 April 2026, harga Pertamina Dex meroket dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter, atau naik sekitar 60 persen. (Foto: Antara)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menyusul kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke jenis subsidi.

Bhima menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi saat ini merupakan konsekuensi logis dari fluktuasi harga pasar global dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, ia menyoroti lonjakan harga Pertamina Dex yang dinilai sangat signifikan dan berdampak luas pada sektor industri.

Potensi Pergeseran ke Solar Subsidi

Per 18 April 2026, harga Pertamina Dex meroket dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter, atau naik sekitar 60 persen. Bhima mengkhawatirkan selisih harga yang terlampau lebar ini akan membuat konsumen, terutama dari sektor industri, beralih ke Solar subsidi.

“Pertamina Dex ini bukan cuma untuk kendaraan menengah ke atas, tapi juga mesin industri dan alat berat di sektor pertambangan serta sawit. Dengan kenaikan yang sangat signifikan, ada potensi pergeseran konsumen ke Solar subsidi yang harganya tidak naik,” ujar Bhima, Minggu (19/4/2026).

Ia menekankan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan, khususnya di luar Pulau Jawa yang menjadi basis industri logistik, pertambangan, dan perkebunan. “Jangan sampai terjadi kebocoran masif karena selisih harga yang terlalu jauh antara solar subsidi dan nonsubsidi,” tegasnya.

Dampak pada Konsumsi Pertamax

Selain sektor Solar, Bhima juga mencermati kenaikan harga Pertamax Turbo. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter pada awal April.

Kondisi ini diprediksi akan menekan konsumsi Pertamax Turbo dan mendorong pengguna beralih ke Pertamax. Mengingat harga Pertamax tidak mengalami kenaikan, beban subsidi atau kompensasi pemerintah dikhawatirkan akan semakin membengkak akibat disparitas harga tersebut.

Usulan Insentif bagi Industri

Meskipun kenaikan harga ini diperkirakan bersifat temporer seiring menurunnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, Bhima menyarankan pemerintah tidak hanya fokus pada pengawasan.

Ia mengusulkan adanya pemberian insentif bagi pelaku usaha yang tetap setia menggunakan BBM nonsubsidi guna menjaga stabilitas biaya produksi.

“Harus ada semacam insentif untuk meringankan biaya produksi. Jangan sampai kenaikan beban energi ini memicu efisiensi besar-besaran atau bahkan PHK di sektor-sektor strategis,” pungkas Bhima.