Memanasnya eskalasi konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa pekan terakhir telah memicu lonjakan harga minyak mentah global.
Kondisi ini menempatkan Indonesia—sebagai negara net importer minyak—dalam bayang-bayang krisis energi dan krisis fiskal akibat pembengkakan beban subsidi.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah.
Ia merujuk pada krisis darurat energi yang kini tengah menyiksa rakyat di negara tetangga, Filipina, sebagai alarm peringatan bagi Indonesia.
“Mutlak harus memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan transformasi dan transisi cepat dari energi minyak dan batu bara yang kotor, menjadi energi hijau,” tegas Prof. Didik dalam rilis medianya kepada inilah.com, Jumat (27/3/2026).
Kendaraan Listrik Sebagai ‘Game Changer’ Prabowo
Di tengah ancaman krisis tersebut, langkah Presiden Prabowo Subianto yang membeberkan rencana besar konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke tenaga listrik (EV) dinilai sangat tepat sasaran.
Rencana ini mencakup seluruh lini kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil penumpang, hingga truk komersial.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan simulasi pemerintah, peralihan ke motor listrik mampu menekan pengeluaran pengguna hingga tersisa 20 persen atau seperlima dari biaya operasional motor bensin. Prabowo menyebut strategi ini sebagai “our game changer”.
Pernyataan Presiden ini sejalan dengan hasil kajian mendalam INDEF. Prof. Didik memaparkan beberapa poin krusial terkait urgensi elektrifikasi transportasi:
Pemangkasan Beban Subsidi 85%: Penggunaan satu unit kendaraan listrik (EV) terbukti sangat memungkinkan untuk memangkas beban subsidi energi negara hingga 85 persen.
Menghentikan Subsidi Salah Sasaran: Data INDEF menunjukkan konsumsi energi bersubsidi saat ini sangat tidak adil. Sebanyak 63% distribusi Pertalite dinikmati oleh golongan menengah atas yang memiliki daya beli kuat, sementara golongan bawah hanya menikmati 37%.
Menghindari Krisis Fiskal: Jika konversi EV lambat dilakukan, subsidi BBM akan terus membengkak tak terkendali. Hal ini sangat berbahaya bagi APBN yang saat ini sudah dibebani oleh utang besar dari pemerintahan sebelumnya serta berbagai misalokasi anggaran.
Target Ambisius 100 GW Tenaga Surya
Transisi kendaraan listrik tentu membutuhkan pasokan listrik yang bersih. Terkait hal ini, Presiden Prabowo telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW) dalam waktu satu tahun ke depan.
Menurut Prof. Didik, target ambisius ini adalah pekerjaan besar yang mutlak harus menjadi prioritas nasional di tengah krisis perang saat ini. Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.
“Percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam rangka menuju ketahanan nasional serta penyelamatan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan,” pungkasnya.
Momentum gejolak harga minyak akibat perang dinilai sebagai waktu yang paling tepat untuk merombak sistem energi nasional, membuat subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menyelamatkan APBN dari kebangkrutan.