Gus Ipul Tegaskan Bansos Tidak Dipotong, Masyarakat Diminta Waspada Hoaks

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Foto: Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya informasi hoaks terkait bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan tidak ada pemotongan maupun pengalihan anggaran bansos seperti yang beredar di media sosial.

Menurut Gus Ipul, sejumlah narasi menyesatkan belakangan muncul dan berpotensi merugikan masyarakat. Informasi tersebut mencakup klaim pemotongan bantuan, pengalihan anggaran ke program lain, hingga modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.

“Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Ini bisa masuk kategori penipuan. Kami akan terus menyisir dan meluruskan informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk meneruskannya ke aparat penegak hukum,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/4/2026).

Ia memastikan, bantuan sosial tetap disalurkan sesuai ketentuan tanpa pengurangan jumlah penerima maupun nominal bantuan. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

“Yang benar, bansos tidak akan dikurangi. Baik jumlah penerima maupun nominal yang diterima masyarakat. Tidak ada pengalihan anggaran bansos untuk program lain,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada akun atau pihak yang mengaku sebagai perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, terutama jika meminta data pribadi, uang, atau mengarahkan pada tautan yang tidak jelas.

Ia meminta masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah. Informasi terkait bansos dan program lain dapat diakses melalui situs resmi Kemensos, call center 021-171, atau layanan WhatsApp resmi di 08877-171-171.

“Kalau menerima informasi soal bansos, cek dulu sumbernya. Jangan langsung percaya, apalagi jika diminta mengirim data pribadi atau transfer uang,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks. Setiap informasi mencurigakan diharapkan segera dilaporkan agar tidak menimbulkan kerugian lebih luas.

“Kami ingin masyarakat terlindungi. Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, dan negara hadir untuk memastikan bantuan itu sampai sebagaimana mestinya,” ujar Gus Ipul.

Dengan meningkatnya kewaspadaan publik dan akses informasi yang akurat, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran tanpa gangguan dari informasi palsu.