Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike. (Foto: Inilah.com/Didit).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
DPRD Provinsi Jakarta mendorong percepatan pengelolaan sampah mandiri di ibu kota menyusul kondisi yang dinilai belum optimal. Persoalan sampah yang masih terjadi di berbagai wilayah disebut perlu penanganan serius dan menyeluruh.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan kebijakan yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Ia menilai implementasi di lapangan masih lemah.
“Ini PR besar. Pergub 77 Tahun 2020 sudah lama berjalan, tapi hasilnya belum maksimal,” kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Ia menyoroti kinerja petugas lapangan yang dinilai belum optimal. Menurutnya, percepatan pengelolaan sampah tidak boleh hanya bergantung pada proyek percontohan.
“Jangan hanya fokus pada pilot project,” tegasnya.
Yuke mendorong agar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, diperluas ke seluruh wilayah. Ia menilai model tersebut sudah terbukti berhasil di sejumlah daerah lain dan bisa diterapkan di Jakarta.
“Program yang sudah berjalan baik tinggal diperluas,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya dukungan data yang akurat dalam pengembangan program tersebut. Pendataan diperlukan untuk mengetahui wilayah yang sudah optimal dan yang masih perlu ditingkatkan.
“Harus jelas data per RW, mana yang sudah optimal dan mana yang belum,” katanya.
Di sisi lain, Yuke mengungkapkan adanya rencana pembatasan pengiriman sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang mulai 1 Agustus 2026 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kebijakan ini diambil karena kapasitas fasilitas tersebut sudah berlebih dan berisiko menimbulkan longsor.
Ia meminta seluruh pihak segera bergerak agar target pengelolaan sampah mandiri bisa tercapai sebelum kebijakan itu berlaku.
“Agustus nanti kita harap sudah bisa memilah sampah dan pengangkutan juga terjadwal,” ucapnya.
Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.









