Dino Patti Djalal: Jangan Lupa ‘Amanah’ Kemerdekaan Palestina di Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri bawah) memberikan pernyataan saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). (Foto: Biro Pers Setpres)

Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto di panggung internasional, khususnya dalam organisasi anyar Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), mendapat catatan kritis dari Tanah Air. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengingatkan pemerintah agar tidak kendur menyuarakan prinsip solusi dua negara dan kemerdekaan penuh bagi Palestina.

Dino menegaskan, posisi Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar retorika, melainkan posisi prinsipil yang harus menjadi rujukan utama. Hal ini dinilai krusial, terutama saat berbicara di forum internasional yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Trump Perlu Dengar Ketegasan Indonesia

Kritik ini muncul setelah Dino mencermati jalannya pertemuan tingkat kepala negara Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI ini menyayangkan sikap Presiden Prabowo yang tidak menyinggung isu solusi dua negara (two-state solution) dan kemerdekaan Palestina dalam pernyataan resminya di hadapan Donald Trump.

“Dalam BoP, Trump perlu mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo,” tulis Dino melalui akun media sosial X pribadinya, dipantau di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Menurut Dino, menyuarakan kemerdekaan Palestina adalah ‘amanah’ besar dari ormas-ormas Islam dan para tokoh diplomasi nasional. Ia membandingkan sikap Indonesia dengan negara-negara Muslim lain seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko yang tetap menyelipkan isu solusi dua negara dalam pidato singkat mereka.

Bukan Sekadar Damai dan Makmur

Dino menekankan bahwa rujukan eksplisit mengenai negara Palestina (Palestinian statehood) wajib ada dalam setiap pidato Presiden maupun Menteri Luar Negeri di forum apa pun. Jangan sampai, Dewan Perdamaian justru disalahgunakan menjadi alat untuk membungkam aspirasi politik rakyat Palestina.

“Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, dan makmur. Tanpa kemerdekaan, semua itu tidak ada artinya,” tegas Dino dengan nada lugas.

Meski demikian, Dino masih memberikan ‘pemakluman’. Ia menduga tidak disebutnya kedua prinsip tersebut dalam pidato Prabowo mungkin disebabkan oleh keterbatasan durasi berbicara yang disediakan protokol.

Kawal Ketat Dewan Perdamaian

Sebagai informasi, kehadiran Prabowo di Washington merupakan bagian dari pertemuan perdana Dewan Perdamaian sejak piagam organisasi tersebut diteken di Davos pada 22 Januari 2026 lalu. Forum ini menjadi sorotan karena dipimpin oleh Donald Trump dan membawa visi besar untuk stabilitas Timur Tengah.

Dino berharap pemerintah Indonesia lebih ‘berisik’ di dalam organisasi tersebut. Tujuannya jelas: memastikan kepentingan jangka panjang Palestina tidak tergilas oleh kepentingan pragmatis negara-negara besar, serta menjamin bahwa jalan menuju solusi dua negara tetap terbuka lebar.