Kematian seorang pemikir besar sering kali bukan sekadar menandai akhir hidupnya, tetapi juga dimulainya kembali perdebatan tentang warisan pemikirannya. Hal ini juga berlaku bagi Jürgen Habermas, salah satu filsuf paling berpengaruh dalam pemikiran politik dan etika modern yang wafat pada 14 Maret 2026 di Starnberg, dalam usia 96 tahun.
Sepanjang hidupnya, Habermas dikenal sebagai pembela rasionalitas publik, demokrasi deliberatif, dan etika dialog. Ia percaya bahwa konflik manusia harus diselesaikan melalui komunikasi rasional yang bebas dari dominasi, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan kekuasaan.
Dilema
Namun, pada tahap akhir hayatnya, muncul perdebatan tajam mengenai pendirian moral Habermas terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya Israel dan Palestina. Ketika serangan brutal Hamas pada 7 Oktober 2023 mengguncang dunia, pada 13 November 2023 Habermas bersama sejumlah intelektual Jerman mengeluarkan pernyataan yang menegaskan hak Israel untuk membela diri.
Pernyataan yang bertajuk “Grundsätze der Solidarität” (Principles of Solidarity) ini segera menuai kritik dari berbagai kelompok. Sejumlah pihak menilai posisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika wacana yang selama ini ia bangun.
Di titik ini muncul apa yang dapat disebut sebagai dilema Habermas, yakni ketegangan antara universalisme moral yang ia perjuangkan dengan realitas sejarah dan politik yang kompleks.
Selama beberapa dekade, Habermas mengembangkan gagasan etika wacana. Dalam kerangka ini, legitimasi moral suatu tindakan tidak ditentukan oleh kekuasaan atau tradisi, melainkan oleh proses argumentasi yang rasional dan inklusif. Semua pihak yang terdampak oleh keputusan moral harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dalam ruang komunikasi yang bebas dari dominasi.
Prinsip ini berkembang menjadi konsep demokrasi deliberatif, yakni gagasan bahwa keputusan politik yang sah harus lahir dari dialog publik yang terbuka dan rasional. Dalam masyarakat demokratis, konflik diselesaikan melalui pertukaran argumen, bukan kekerasan.
Namun konflik di Timur Tengah menunjukkan kesulitan dalam menerapkan cita-cita tersebut dalam realitas politik global. Serangan terhadap warga sipil oleh Hamas jelas melanggar prinsip kemanusiaan universal. Dalam konteks ini, posisi Habermas yang mengakui hak Israel untuk melindungi warganya dapat dipahami sebagai konsisten dengan prinsip dasar etika universal.
Masalah muncul ketika respons militer Israel menimbulkan penderitaan besar di kalangan warga sipil Palestina. Konflik ini kemudian tidak lagi dapat dilihat semata sebagai persoalan hak membela diri, tetapi juga sebagai persoalan ketimpangan kekuasaan yang telah berlangsung lama.
Di sinilah dilema itu menjadi nyata. Etika wacana menuntut kondisi komunikasi yang setara, tetapi dalam konflik Israel–Palestina, kesetaraan tersebut sulit dicapai. Ketimpangan politik, ekonomi, dan militer membuat suara satu pihak jauh lebih dominan dibanding pihak lainnya.
Jika konsisten dengan kerangka teorinya, Habermas seharusnya menekankan penciptaan ruang dialog yang adil bagi kedua pihak, bukan hanya menegaskan hak satu pihak.
Akibat Beban Sejarah?
Namun kritik tersebut tidak sepenuhnya sederhana. Posisi Habermas tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Jerman. Sebagai intelektual yang hidup dalam bayang-bayang Holocaust, ia berada dalam tradisi pemikiran yang memandang perlindungan terhadap Yahudi sebagai tanggung jawab moral historis.
Kesadaran ini membentuk banyak sikap intelektual Jerman pasca-Perang Dunia II. Habermas sendiri kerap menegaskan bahwa demokrasi Jerman modern dibangun di atas refleksi kritis terhadap masa lalu yang kelam. Karena itu, sikapnya terhadap Israel sering kali dibaca dalam kerangka tanggung jawab sejarah tersebut.
Dilema ini menunjukkan sesuatu yang lebih luas tentang kondisi moral dunia modern. Prinsip etika universal tidak selalu dapat diterapkan secara sederhana dalam konteks sejarah yang kompleks.
Sejak awal, filsafat Habermas berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat modern dapat hidup bersama secara rasional di tengah perbedaan. Ia meyakini bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik.
Namun realitas global menunjukkan bahwa dialog tidak selalu mudah diwujudkan. Ketika trauma sejarah, kepentingan geopolitik, dan ketimpangan kekuasaan saling berkelindan, ruang bagi komunikasi rasional kerap terhambat oleh emosi, ketakutan, dan propaganda.
Dalam konteks ini, dilema Habermas sebenarnya mencerminkan dilema yang lebih luas. Ada keyakinan bahwa dialog dapat menyelesaikan konflik, tetapi pada saat yang sama, realitas menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekerasan masih menjadi faktor dominan dalam politik global.
Tetap Relevan
Dilema Habermas justru menegaskan pentingnya gagasan yang ia bangun. Ia mengingatkan bahwa tanpa komunikasi rasional, politik mudah terjerumus menjadi arena dominasi. Etika wacana bukanlah gambaran tentang dunia sebagaimana adanya (das sein), melainkan tentang dunia sebagaimana seharusnya (das sollen).
Karena itu, dilema ini tidak menandakan kegagalan pemikiran Habermas. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa filsafat selalu berada di antara dua kutub: cita-cita moral dan realitas sejarah.
Dilema semacam ini bukan hanya milik Habermas. Ia juga menjadi dilema manusia modern secara umum. Apakah dialog rasional masih dapat menjadi jalan keluar dari konflik? Ataukah dunia akan terus terjebak dalam siklus kekerasan?
Selama pertanyaan-pertanyaan ini terus diperdebatkan, selama itu pula pemikiran Habermas akan tetap relevan—bukan sebagai jawaban akhir, tetapi sebagai ajakan untuk terus mencari jalan menuju dunia yang lebih rasional, adil, dan manusiawi.