Partai Demokrat menilai keterlibatan kalangan pengusaha dalam membantu pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan merupakan langkah yang dapat mempercepat penanganan di lapangan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan potensi masyarakat, termasuk pengusaha yang memiliki sumber daya besar. Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan dukungan logistik dan pembiayaan yang tidak sedikit.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman pada Minggu (23/8/2026) ketika dimintai tanggapan mengenai kabar yang beredar di media sosial terkait keterlibatan pengusaha dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
“Siapapun potensi masyarakat yang punya sumber daya, ya apalagi Pak Haji Isam punya sumber daya kapital yang kuat,” kata Herman.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Sumber Daya Besar
Herman mengatakan kebutuhan sumber daya menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pemadaman karhutla. Penanganan tidak hanya dilakukan dari darat, tetapi juga membutuhkan dukungan operasi udara serta mobilisasi personel.
“Karena bagaimanapun kan butuh sumber daya untuk bisa menerbangkan pesawat, memadamkan dengan pesawat, memadamkan darat melalui darat, bagaimana mobilisasi tim, pasukan untuk bisa memadamkan, ini kan butuh kapital,” ujarnya.
Menurut Herman, kondisi tersebut membuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Pengusaha yang memiliki peralatan, kendaraan, tenaga kerja maupun kemampuan pembiayaan dapat membantu memperkuat operasi pemadaman tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah.
Pemerintah Perkuat Operasi Penanganan Karhutla
Pernyataan Herman disampaikan ketika pemerintah sedang memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. Presiden menginstruksikan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah serta masyarakat untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah terdampak.
Untuk Kalimantan Selatan, pemerintah juga mengerahkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta personel pemadam untuk memperkuat operasi di lapangan.
Pemerintah pusat menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah prioritas dalam penanganan karhutla. Selain pemadaman dari darat, pemerintah juga memperkuat operasi udara dan Operasi Modifikasi Cuaca untuk membantu mengendalikan kondisi yang memungkinkan kebakaran meluas.
Istana Bantah Ada Pengusaha Jadi Koordinator
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memang meminta berbagai pihak membantu penanganan karhutla. Namun, ia membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo sebagai koordinator penanganan karhutla.
“Tidak ada, tidak benar itu,” kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8).
Prasetyo menjelaskan semua pihak dapat membantu operasi penanganan karhutla. Namun, fungsi koordinasi tetap berada pada pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya, tetapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” ujarnya.
Dengan demikian, keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla ditempatkan sebagai dukungan terhadap operasi pemerintah, bukan pengganti fungsi pemerintah.
Dukungan Dunia Usaha di Kalsel
Keterlibatan pengusaha dalam penanganan karhutla juga terlihat di Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Muhidin menyebut adanya dukungan dari pengusaha berupa peralatan pemadaman dan bantuan operasional.
Salah satunya berupa 100 unit pompa air serta dukungan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar untuk kebutuhan penanganan selama dua pekan. Dukungan alat berat dan water bombing juga disebut telah ditawarkan untuk memperkuat operasi di lapangan.
Muhidin sekaligus menegaskan bahwa pengusaha tersebut bukan ketua tim penanganan karhutla. Koordinasi tetap berada pada pemerintah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di luar struktur pemerintahan untuk mempercepat respons terhadap bencana.
Kolaborasi Pemerintah dan Pengusaha
Penanganan karhutla membutuhkan respons cepat karena kebakaran dapat meluas dalam waktu singkat, terutama ketika kondisi cuaca mendukung penyebaran api.
Kawasan gambut juga memiliki karakteristik khusus. Api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga pemadaman membutuhkan pasokan air, pompa, personel, kendaraan operasional dan pengawasan secara berkelanjutan.
Karena itu, keterlibatan pengusaha yang memiliki sumber daya dapat menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah. Negara tetap memegang kendali kebijakan dan koordinasi, sedangkan dunia usaha dapat membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan di lapangan.