Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan paparan di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi) akhirnya buka suara terkait insiden kebocoran data pribadi pelamar kerja di lingkungan instansinya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penanganan serius dan evaluasi internal menyeluruh.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026), Ismail mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan prosedur teknis rekrutmen.
“Sifatnya masukan ya, kami paham betul bahwa kualitas SDM di Komdigi perlu dilakukan peningkatan, perbaikan pada proses terkait dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Saat ini sedang ditangani secara internal,” ujar Ismail di hadapan anggota dewan.
Irjen Turun Tangan
Ismail menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak main-main. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkomdigi telah diturunkan langsung untuk menelusuri dugaan kesalahan prosedur yang menyebabkan data sensitif masyarakat terekspos ke publik.
“Pak Irjen sendiri sudah turun untuk melakukan review terhadap hal-hal kalau misalnya terjadi kesalahan prosedur,” tegasnya.
Kronologi Blunder Rekrutmen
Insiden ini bermula ketika Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi membuka sembilan posisi lowongan kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Dalam prosesnya, panitia meminta pelamar mengunggah dokumen vital seperti CV, KTP, ijazah, hingga transkrip nilai melalui sebuah tautan. Sayangnya, tautan tersebut mengarah ke folder Google Drive dengan pengaturan akses terbuka (public access). Akibatnya, dokumen pribadi milik pelamar dapat dilihat dan diunduh bebas oleh siapa saja tanpa proteksi keamanan.
Kasus ini mencuat ke publik setelah konten kreator Abil Sudarman membongkarnya melalui Instagram pada 27 Januari 2026, yang kemudian memicu kritik keras mengenai ironi kebocoran data di kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindungan data pribadi.














