Bukan di Istana, Sejumlah Menteri akan Upacara 17 Agustus di Lokasi Gempa NTT

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Suharyanto (kanan), Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit (kiri), dan Dandim 1612/Manggarai Letkol Arh Amos Comenius Silaban (kedua kiri) saat meninjau Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026).(Foto: Antara//Fikri Yusuf/tom)

Sejumlah menteri akan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia bersama masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026).

Para pejabat pemerintah pusat tersebut tidak akan mengikuti upacara kemerdekaan di Jakarta. Mereka akan tersebar di sejumlah daerah terdampak gempa untuk mengikuti upacara sekaligus mengawal langsung penanganan bencana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan langsung dan terkoordinasi di lapangan.

“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan mengikuti upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” kata Pratikno seusai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Pratikno mengatakan dirinya akan bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya berada di wilayah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Mereka juga akan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana.

Bukan Sekadar Ikut Upacara

Pratikno menegaskan kehadiran para pejabat negara di daerah terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara HUT RI.

Mereka ditugaskan mengawal sejumlah persoalan krusial dan memastikan kebutuhan penanganan bencana di masing-masing wilayah segera mendapat respons.

“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” ujarnya.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.

Posko nasional disiapkan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke lokasi terdampak.

Sementara itu, posko operasional didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Pratikno mengatakan sinkronisasi antarlembaga menjadi kunci agar seluruh kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dapat bergerak dalam satu arah.

“Kita sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat perbaikan sejumlah infrastruktur vital yang rusak akibat gempa agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno.