Polemik gugatan terkait masa aktif “kuota internet hangus” di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mengabaikan standar fundamental tata kelola industri telekomunikasi global.
Pendekatan jurnalisme data menunjukkan bahwa penerapan batas waktu (validity period) pada paket internet prabayar (prepaid) bukanlah praktik sepihak di Indonesia, melainkan model bisnis universal yang dianut oleh raksasa telekomunikasi di seluruh dunia.
Miskonsepsi yang diajukan pemohon—yang menganggap kuota internet sebagai aset fisik permanen yang dibeli putus—terbantahkan oleh praktik internasional di negara-negara dengan ekosistem digital maju seperti Arab Saudi dan Thailand.
Praktik Mutlak di Arab Saudi dan Thailand
Penelusuran inilah.com pada situs resmi Zain KSA (operator telekomunikasi terkemuka di Arab Saudi) per Februari 2026, secara gamblang menunjukkan penerapan batas waktu mutlak untuk seluruh paket data prabayarnya.
Sebagai contoh, paket 30 GB Internet yang dibanderol seharga 113,85 Riyal Saudi secara eksplisit dipatok dengan masa aktif murni 30 hari (30 Days). Jika durasi tersebut habis, sisa kuota otomatis hangus dan tidak berlaku abadi.
Pola serupa terekam di Thailand, negara yang memiliki Pendapatan Rata-Rata per Pelanggan (ARPU) tiga kali lipat lebih besar dari Indonesia.
Berdasarkan struktur tarif di laman resmi AIS (Advanced Info Service), operator seluler terbesar di Thailand, sistem batas waktu reguler diberlakukan mutlak untuk jajaran paket prabayar Internet and Call (seperti paket iSmart). Pelanggan membayar tarif tetap untuk kuota data yang masa berlakunya dihitung ketat secara bulanan (per month).
Kuota Bukan Aset Permanen
Fakta empiris dari mancanegara ini mengonfirmasi argumentasi Pemerintah Republik Indonesia dalam sidang uji materiil Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa kuota internet adalah hak akses dinamis terhadap jaringan yang kapasitasnya terbatas, bukan barang fisik.
“Berakhirnya masa berlaku paket data adalah konsekuensi dari durasi akses yang telah disepakati di awal, bukan merupakan perampasan hak milik secara paksa,” tegas Wayan di hadapan majelis hakim MK.
Wayan juga memperingatkan bahaya teknis jika sisa kuota dipaksa untuk diakumulasi (rollover tanpa batas), yang akan memicu tumpukan “kapasitas semu” di infrastruktur jaringan.
“Kewajiban rollover maupun refund secara umum berpotensi menimbulkan beban kapasitas dan biaya tambahan yang tidak terukur bagi penyelenggara komunikasi. Apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas,” paparnya.
Sikap tegas juga disuarakan oleh Senayan. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai beleid yang digugat pemohon (Pasal 28 UU Telekomunikasi yang diubah via UU Cipta Kerja) murni mengatur kewenangan negara dalam menetapkan formula tarif, bukan kebijakan teknis layanan eceran.
“Permasalahan yang dipersoalkan oleh para pemohon pada dasarnya berada dalam ranah kebijakan layanan dan hubungan kontraktual antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelanggan,” kata Hinca.
Ancaman Kenaikan Tarif dan Gagalnya Target Ekonomi 8 Persen
Risiko pemaksaan “kuota abadi” ini sangat fatal jika dibenturkan dengan data beban industri telekomunikasi nasional.
Berdasarkan data industri kuartal ketiga 2024, beban operasional jaringan (Network Opex) operator telah melonjak tajam menyentuh 35,6 persen dari total pendapatan. Industri ini juga tercatat telah menelan investasi padat modal (Capex) raksasa hingga Rp140 Triliun sejak tahun 2022.
Meski menanggung beban sewa frekuensi dan operasional yang masif, subsidi silang melalui skema kuota berbatas waktu justru sukses menempatkan Indonesia sebagai negara dengan harga data termurah ketiga di dunia, yakni hanya USD 0,19 per Gigabyte (GB). Angka ini jauh lebih murah dibandingkan Thailand (USD 0,33/GB) maupun Vietnam (USD 0,50/GB).
Jika gugatan rollover kuota ini dikabulkan, Indonesia dinilai akan melawan arus tata kelola global. Struktur biaya operator akan hancur, dan operator terpaksa harus mengakhiri era internet murah demi menutup biaya jaringan.