Kamis, 29 Januari 2026 – 20:16 WIB
Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan dan gurita bisnisnya. (Foto: Instagram @luhut. pandjaitan)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba menemui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pertemuan ini membahas Government Technology (GovTech).
“Bahas perkembangan ekonomi dan program. Salah satunya adalah Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology,” ujar Menko Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Menko Airlangga mengatakan, GovTec diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk mendongkrak kinerja perdagangan internasional. Sejauh ini, GovTech telah diterapkan di sektor logistik.
“Beberapa kan kita sudah lakukan juga yang untuk logistik. Dan juga kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-impor kita datanya bisa sama,” kata dia.
Menko Airlangga menyampaikan, terkait ekspor-impor di lingkup ASEAN, sudah ada ASEAN Single Windows (ASW) yang merupakan lingkungan digital regional yang mengintegrasikan sistem National Single Window (NSW) dari seluruh negara anggota ASEAN.
Menurutnya, ASW bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan GovTech. “Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi kita tinggal bikin prototipe-nya saja,” tutur manan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Luhut menjelaskan, pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin menjanjikan. Sistem ini akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS).
Dengan AI, jelas Luhut, regulasi ribuan halaman dapat dianalisis hanya dalam hitungan detik sehingga mempercepat proses dan menutup celah penyalahgunaan.
“Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI,” ujar Luhut di di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Selain itu, GovTech juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menyebut integrasi ini ditargetkan dapat berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.