Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat berdiri di samping Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu (13/9/2023). (Foto: Dok. Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai, sikap pemerintah yang tetap ingin membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN, patut dipertanyakan oleh publik.
“Ini kontraproduktif. Komitmen awal proyek ini tidak dibiayai oleh APBN, kenapa lantas hari ini APBN harus menanggulangi? Artinya ada bentuk ketidakkonsistenan,” tegas Herry kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Selain itu, ia mengatakan proyek ini harus dievaluasi dari segi pembiayaannya karena di awal disebutkan Whoosh tidak dibiayai oleh pemerintah, hingga akhirnya dibiayai APBN. Hal tersebut, menurutnya, tentu memunculkan indikasi dugaan ketidakberesan dalam mengelola atau mengeksekusi proyek ini.
“Dan pihak terkait harus bertanggung jawab. Potensi penyalahgunaan wewenang misalnya pada anggaran harus dilakukan audit dan pemeriksaan, sehingga jelas dan terang ke publik persoalan ini berpotensi wanprestasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menekankan, dengan utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun, seharusnya pemerintah dapat merestrukturisasi keuangannya atau dilakukan negosiasi teknis antara Danantara dengan pihak China.
“Ya diperlukan negosiasi teknis. Jika APBN yang membiayai sepenuhnya, maka tekanan fiskal pun tak terhindari dan berimplikasi pada risiko crowding out,” tambah Herry.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, pembayaran utang proyek KCJB yang sekarang bernama Kereta Whoosh, menggunakan APBN.
Tahun ini, pemerintah berkomitmen membayar utang itu dengan mencicil sebesar Rp1,2 triliun. “Iya (bayar utang pakai APBN),” ujar Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Selanjutnya Prasetyo menyebut, skema pembayaran utang Kereta Whoosh masih dalam tahap finalisasi. Proses negosiasi dengan pihak China, dipimpin CEO Danantara, Rosan P Roeslani.
“Belum, kemarin laporan terakhir rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata dia.











