Bantuan Asing Belum Dibuka, DPR Tawarkan Jalan Tengah untuk Gempa NTT

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Pemerintah hingga kini belum membuka opsi bantuan internasional untuk penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah keputusan tersebut, DPR menawarkan jalan tengah agar bantuan dari negara lain tetap dapat diterima tanpa mengurangi kendali pemerintah.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan setiap bantuan dari negara sahabat disalurkan melalui pemerintah Indonesia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tetap memegang kendali atas penanganan bencana, sementara bantuan yang masuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Atau, sebagai jalan tengah, agar tidak terkesan seolah kita menolak, tidak membutuhkan uluran tangan negara lain,” kata Andreas kepada Inilah.com, Jumat (21/8/2026).

Menurut Andreas, jika ada negara yang menawarkan bantuan, pemerintah tidak perlu menutup pintu sepenuhnya. Bantuan dapat diterima melalui mekanisme resmi yang dikelola pemerintah dan diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Maka apabila ada tawaran bantuan dari luar negeri, sebaiknya melalui pemerintah dan pemerintah secara terbuka mengumumkan, sehingga tetap ada unsur transparansi,” ujarnya.

Ia menilai keterbukaan penting bukan hanya dalam penerimaan bantuan, tetapi juga dalam proses penyalurannya. Transparansi diperlukan untuk mencegah munculnya kecurigaan dari negara pemberi maupun masyarakat yang menjadi penerima bantuan.

“Dan implementasi dari bantuan tersebut juga dilaksanakan secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan baik dari negara pemberi bantuan maupun masyarakat penerima bantuan yang datang dari luar negeri,” jelas Andreas.

Korban Gempa NTT Capai 71 Orang

Hingga kini, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT telah mencapai 71 orang. Meski demikian, pemerintah masih memilih mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menangani dampak bencana.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya menyatakan pemerintah belum membutuhkan bantuan internasional karena fokus penanganan saat ini adalah memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan kemampuan yang tersedia di dalam negeri.

“Saat ini fokus penanganan adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat dipenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang dimiliki,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kendati belum membuka bantuan internasional, pemerintah tetap mengapresiasi perhatian dan solidaritas yang disampaikan sejumlah negara sahabat.

Sejumlah negara bahkan telah menawarkan bantuan untuk korban maupun proses pemulihan wilayah terdampak gempa. Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada sejumlah duta besar negara sahabat atas perhatian tersebut.