Atasi Kabel Semrawut, APJATEL Minta Sinergi Pemda dan Setop Proyek Non-PSN

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy. (Foto: Inet)

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) resmi mengambil sikap tegas di tengah tekanan ekonomi global yang berimbas pada pembengkakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) perusahaan operator. 

Terhitung mulai Senin, 11 Mei 2026, APJATEL menghentikan sementara (freeze) seluruh proyek relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama satu bulan ke depan.

Sikap resmi ini diambil sebagai respons atas dinamika penataan jaringan telekomunikasi nasional dan target penurunan harga internet di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa pada prinsipnya asosiasi mendukung penuh upaya penataan kabel semrawut yang kerap mengganggu estetika kota, bahkan memakan korban luka hingga meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, ia juga mengingatkan perlunya keseimbangan agar operator tetap bisa bernapas dan menyalurkan akses internet yang kini posisinya setara dengan kebutuhan pokok seperti air dan listrik.

5 Sikap Resmi APJATEL Dalam keterangan resminya, Jerry merumuskan lima poin utama yang menjadi konsensus para anggota APJATEL terkait relokasi jaringan:

1. Tuntaskan Proyek Berjalan Demi Keselamatan: Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berlangsung (galian, manhole, handhole, dll) wajib diselesaikan dengan cepat dan tepat demi menghindari risiko kecelakaan yang membahayakan keselamatan publik.
2. Proyek Strategis Nasional (PSN) Lanjut Terus: Relokasi jaringan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mengesampingkan keselamatan dan keberlanjutan bisnis.
3. Moratorium 1 Bulan untuk Non-PSN: Mengingat beratnya beban finansial operator, seluruh rencana relokasi jaringan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (non-PSN) dihentikan sementara selama satu bulan untuk memberikan “ruang napas” bagi pengelolaan keuangan perusahaan.
4. Fokus Layanan Masyarakat: APJATEL tengah merumuskan skema internal penataan jaringan yang ideal agar proyek ini ke depannya tidak membunuh kegiatan operasional harian operator, sehingga akses internet masyarakat tidak terputus.
5. Waspada Informasi Hoaks: Masyarakat dan pemangku kepentingan diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu liar dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh APJATEL.
6. Desakan Sinergi Pusat dan Daerah Menambahkan pernyataan tersebut, Sekjen APJATEL, Zulfi Hadi, menyerukan ajakan kolaborasi kepada seluruh pihak terkait. Penataan infrastruktur digital tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“APJATEL mengajak kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja,” ujar Zulfi.

Ia menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah—sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024—untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, efisien, dan tidak tumpang tindih.