Anak Buah Purbaya Janjikan Jaga Defisit Anggaran dan Rasio Utang di Tengah Tekanan Global

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kemenkeu, Noor Faisal Achmad memberikan pemaparan dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia).

Dampak konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) memberikan tekanan besar bagi pemerintah Indonesia. Hal ini membuat defisit APBN 2026 melebar dari target awal 2,68 persen menjadi 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk menambal defisit APBN 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) biasanya menempuh cara cepat dengan menerbitkan surat berharga negara atau utang. Jika tidak dikendalikan, rasio utang berpotensi meningkat.

Namun, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kemenkeu, Noor Faisal Achmad, memastikan rasio utang tetap terjaga sehat di tengah meningkatnya tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia dan gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Di tengah tekanan, termasuk kenaikan harga minyak dunia, Indonesia lebih kuat dibandingkan negara sejawat. Dari sisi fiskal, kami menjaga defisit yang prudent, tetap di bawah 3 persen. Rasio utang juga dijaga di bawah 60 persen,” kata Noor dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Secara umum, ia menyebut rasio utang Indonesia saat ini berada pada posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara sejawat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada kisaran tinggi, inflasi yang tetap terkendali, serta kondisi fiskal yang dinilai terjaga.

Stabilitas ekonomi yang selama ini dijaga juga tercermin pada perbaikan indikator kesejahteraan, seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa ruang fiskal yang sehat menjadi faktor penting, terutama ketika harga energi global meningkat dan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian.

Dengan fiskal yang kuat, Kemenkeu meyakini Indonesia memiliki kemampuan lebih besar untuk meredam dampak gejolak eksternal tanpa mengganggu kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh sebab itu, di tengah risiko kenaikan biaya hidup akibat tekanan energi global, pemerintah akan terus berupaya agar gejolak eksternal tidak langsung membebani masyarakat.

Dalam konteks ini, kata dia, APBN kembali ditempatkan sebagai shock absorber bagi perekonomian. “Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan global dan menyiapkan langkah mitigasi bila tekanan meningkat. Upaya yang disiapkan antara lain melalui efisiensi anggaran dan program, serta mendorong peningkatan penerimaan negara agar ketahanan fiskal tetap terjaga,” pungkasnya.

Jurus Jitu Menekan Defisit

Direktur CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai pemerintah perlu memiliki strategi efektif untuk menjaga defisit APBN agar tidak melebihi 3 persen terhadap PDB, sesuai batasan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Menurutnya, tekanan terhadap fiskal sudah terlihat sejak awal tahun, tercermin dari realisasi defisit hingga Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar Rp104,2 triliun.

“Nah jadi artinya kan defisitnya udah jauh lebih lebar. Pelebaran defisitnya bahkan terjadi sebelum perang. Sebelum perang itu udah lebih lebar ya,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, peluang defisit tetap berada di bawah 3 persen masih terbuka, meski akan sedikit melebar dibandingkan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026. “Salah satunya adalah, opsinya adalah memang dilebarkan defisitnya. Lebih dekat ke 3 persen. Tapi tidak sampai 3 persen,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Faisal menekankan pentingnya penerapan tiga langkah utama, yakni efisiensi, refocusing, dan relokasi anggaran. Melalui efisiensi, pemerintah perlu memastikan belanja negara lebih selektif untuk menekan pemborosan. “Kalau cuma efisiensi aja nggak cukup. Karena kan dari awal udah lebar defisitnya. Tapi harus ada refocusing juga,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Faisal juga menekankan bahwa opsi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dapat dimanfaatkan sebagai bantalan tambahan, namun bukan pilihan utama dalam strategi fiskal pemerintah.

“Itu salah satu opsinya menurut saya. Tapi itu saya kira kan juga bukan yang opsi yang pertama,” ujarnya.