AHWA Jadi Warisan Muktamar ke-35 NU, Babak Baru Bersih-Bersih Politik Uang Dimulai

Katib Syuriyah PBNU Demisioner sekaligus Pembina Yayasan Generasi Al-Qur’an, Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH..(Foto: Dok. IHW)

Muktamar ke-35 NU berakhir, menyisakan tantangan memastikan mekanisme AHWA tak sekadar memilih pemimpin, tetapi menjadi fondasi musyawarah dan tata kelola NU ke depan.

Bagi KH. Ikhsan Abdullah, Katib Syuriyah PBNU Demisioner, dalam tulisannya kepada inilah.com, Rabu (2/9/2026), AHWA bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin. 

Keputusan tersebut merupakan momentum untuk memutus mata rantai politik uang, memperkuat supremasi Syuriyah, sekaligus mencegah munculnya dualisme legitimasi kepemimpinan.

“Karena itu, pasca-Muktamar ke-35, tantangan NU bukan lagi memperdebatkan siapa yang terpilih, melainkan bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi sistem organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” kata praktisi hukum senior sekaligus Pembina Yayasan Generasi Al-Qur’an Nurul Ikhsan itu.

Ikhsan menilai keputusan Muktamar harus dibaca sebagai koreksi terhadap pola kompetisi kepemimpinan organisasi yang berpotensi menyeret NU ke dalam politik pragmatis.

Dalam pandangannya, AHWA memberikan ruang lebih besar bagi ulama untuk menentukan arah kepemimpinan berdasarkan pertimbangan keilmuan, akhlak, ketakwaan, dan kepentingan jam’iyyah.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Inilah.com pada 13 Juli 2026, Ikhsan telah menegaskan AHWA sebagai instrumen untuk memutus mata rantai politik uang dan mencegah dualisme legitimasi kekuasaan di tubuh NU.

Ujian Pasca-Muktamar

Menurut Ikhsan, keberhasilan keputusan tersebut kini diuji setelah forum tertinggi NU selesai.

AHWA harus diikuti pembenahan sistem kaderisasi, manajemen organisasi, transparansi keuangan, dan tata kelola yang kredibel. 

Tanpa pembenahan itu, perubahan mekanisme pemilihan berisiko berhenti sebagai keputusan politik Muktamar tanpa perubahan mendasar dalam budaya organisasi.

“Kekuatan NU bukan pada besarnya aset, tapi pada kemurnian dan legitimasi kepemimpinannya,” tegasnya.

Menjaga Marwah Ulama

Ikhsan melihat keputusan Muktamar ke-35 sebagai kesempatan mengembalikan marwah kepemimpinan NU kepada tradisi para muassis: ilmu, keteladanan, dan keikhlasan.

AHWA juga dinilai memiliki fungsi strategis sebagai benteng terhadap potensi dualisme kepemimpinan. Di era saat ini, klaim legitimasi yang berbeda dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka di tingkat akar rumput.

Karena itu, pasca-Muktamar, konsolidasi menjadi pekerjaan utama. Seluruh struktur NU perlu memastikan keputusan forum tertinggi tersebut diterima sebagai mandat bersama.

Bagi Ikhsan, inilah makna penting Muktamar ke-35, bukan hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi membuka babak baru untuk membangun NU dengan legitimasi yang kuat dan tata kelola yang semakin sehat.

“Mengembalikan NU kepada Muassis menjadi pesan yang kini ditantang untuk diwujudkan dalam praktik organisasi sehari-hari,” pungkasnya.