Kiai Sepuh Lirboyo Minta Prabowo Tindak Pejabat yang Intervensi Muktamar NU 2026

Sejumlah kiai sepuh di Lirboyo mengeluarkan tujuh seruan jelang Muktamar Ke-35 NU, termasuk meminta Prabowo menindak pejabat yang melakukan intervensi. (Foto: LTN NU)

Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU. Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh poin seruan, termasuk permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas jika terdapat pejabat pemerintah yang melakukan intervensi terhadap proses muktamar.

Pertemuan digelar pada Rabu (26/8/2026) dan dihadiri sejumlah tokoh ulama, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.

Para kiai sepuh membahas sejumlah hal yang dinilai penting untuk memastikan Muktamar Ke-35 NU berlangsung sesuai marwah, khittah, serta nilai-nilai organisasi.

Salah satu perhatian utama adalah menjaga kemandirian NU dan kebebasan peserta muktamar dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dari pihak internal maupun eksternal organisasi.

Kiai Sepuh Minta Prabowo Tindak Pejabat yang Intervensi

KH Muhibbul Aman Aly mengatakan para kiai sepuh menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan pemerintah menghormati kemandirian NU.

“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama,” ujar KH Muhibbul.

Ia juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang melakukan tindakan yang dinilai sebagai intervensi terhadap Muktamar Ke-35 NU.

“Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” katanya.

Para kiai juga menyoroti potensi keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik. Mereka mengingatkan agar pihak di luar organisasi tidak memberikan tekanan, intimidasi, pengondisian, atau bentuk intervensi lainnya terhadap muktamirin.

“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tutur KH Muhibbul saat membacakan hasil pertemuan.

Kiai Ma’ruf: Jangan Ada Pejabat di Bawah Presiden yang Intervensi

Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin meyakini Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap menghormati kemandirian NU. Namun, ia mengingatkan agar sikap tersebut juga dijalankan seluruh jajaran pemerintah.

“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar KH Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf juga meminta panitia memastikan seluruh rangkaian Muktamar Ke-35 NU berlangsung kondusif. Menurutnya, proses permusyawaratan harus berjalan demokratis dan jujur serta tetap berpegang pada nilai dan akhlak NU.

“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” katanya.

AHWA Diminta Bebas dari Transaksi dan Tekanan

Selain menyoroti potensi intervensi pemerintah dan kekuatan politik eksternal, para kiai sepuh juga memberikan perhatian khusus terhadap proses Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Mereka mengingatkan bahwa AHWA merupakan bagian dari maqam keulamaan yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya.

Proses penentuan AHWA diminta tidak dicederai oleh transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang dinilai bertentangan dengan kemuliaan ulama.

“Jangan nodai proses penentuan AHWA dengan transaksi, tekanan, rekayasa atau cara-cara yang tidak terpuji, yang mencederai kemuliaan para ulama,” demikian salah satu poin hasil pertemuan.

Kiai Sepuh Ingatkan Hak Muktamirin

Para kiai juga menegaskan bahwa muktamirin merupakan pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Karena itu, hak dan kebebasan peserta untuk menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.

Mereka menyerukan agar tidak ada pengondisian, tekanan, manipulasi, ataupun rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan muktamirin.

Dalam poin tersebut, para kiai meminta seluruh pihak mengutamakan kemaslahatan jam’iyah, memperkuat persatuan, dan menghindari pertikaian dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.

Muktamar juga diingatkan sebagai forum permusyawaratan para kiai, ulama, serta pemegang amal jam’iyah. Karena itu, peserta diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati jernih, dan akhlak yang mulia serta memilih pemimpin terbaik untuk NU.

Tujuh Seruan Kiai Sepuh Jelang Muktamar Ke-35 NU

Berikut tujuh poin hasil pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo:

1. Menjaga marwah NU. Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung adab, akhlakul karimah, dan khittah Nahdliyyah harus menjaga keluhuran misi, marwah, dan kehormatan jam’iyah. Muktamar harus dijauhkan dari tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah.
2. Memilih pemimpin terbaik. Muktamar merupakan forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amal jam’iyah. Peserta diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati jernih, dan akhlak mulia serta mengutamakan kemaslahatan jam’iyah dan persatuan.
3. Menjaga kehormatan AHWA. Ahlul Halli wal Aqdi merupakan maqam keulamaan sehingga proses penentuannya harus dijaga dari transaksi, tekanan, rekayasa, dan cara-cara tidak terpuji.
4. Menghormati kebebasan muktamirin. Muktamirin merupakan pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Hak mereka untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan harus bebas dari pengondisian, tekanan, manipulasi, dan rekayasa.
5. Menghormati kemandirian NU. Pemerintah, kekuatan politik, dan seluruh pihak di luar jam’iyah diminta menghormati kemandirian NU serta kedaulatan Muktamar dan menghindari tekanan maupun intervensi terhadap proses serta keputusan Muktamar.
6. Meminta Prabowo bertindak tegas. Para kiai sepuh menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menjaga pemerintah tetap menghormati kemandirian NU. Jika terdapat menteri atau pejabat lain yang melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai intervensi, Presiden diminta mengambil tindakan tegas. Para kiai juga menyatakan siap menghadap Presiden untuk menyampaikan informasi dan keprihatinan secara langsung.
7. Menghentikan upaya mengacaukan Muktamar. Para kiai menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses Muktamar agar segera menghentikan tindakan tersebut dan tidak melanjutkan hal-hal yang tidak terpuji.

Seruan tersebut disampaikan sehari sebelum Muktamar Ke-35 NU dimulai. Forum tertinggi NU tersebut dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai Kamis (27/8/2026).

Pertemuan para kiai sepuh di Lirboyo menunjukkan perhatian kuat terhadap proses Muktamar, terutama agar penentuan kepemimpinan NU berjalan sesuai aturan organisasi, bebas dari tekanan, serta tetap mengedepankan persatuan dan kemaslahatan jam’iyah.