Kritik Program Kompor Listrik Rp815 Miliar, Pakar UGM: Hanya Habiskan Anggaran Saja

Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi. (Foto: Antara).

Diam-diam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia menguji coba penggunaan kompor listrik. Untuk mengurangi impor LPG yang masih tinggi. Benarkah?

Sejatinya, program kompor listrik ini, bukan barang baru. Pernah diwacanakan di era Presiden Jokowi, namun dibatalkan. Karena ternyata penggunaan kompor listrik justru bakal menambah beban rakyat. Tapi kini muncul lagi.

“Kementerian ESDM kan sudah melakukan uji coba kompor listrik, yang hasilnya tidak layak. Kalau mau dilakukan uji coba ulang, saya kira, itu hanya untuk menghabiskan anggaran APBN, tanpa tujuan yang jelas,” papar Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi di Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).

Dia menerangkan, kompor listrik hanya cocok digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Karena membutuhkan listrik yang dayanya besar.

“Konsumen rumah tangga dengan daya 450 W atau 900 W, tidak bisa menggunakan kompor listrik. Demikian pula pedagang makanan atau minuman, di pinggir jalan atau yang keliling, sama sekali tidak bisa pakai kompor listrik. Saya kira, mereka tetap butuh LPG,” tandasnya.

Dia pun mencurigai ‘ada udang’ di balik program penggunaan kompor listrik. Tujuannya bukan sekadar mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Namun, bisa jadi untuk menghapus pelanggan setrum kelas daya 450 VA yang disubsidi pemerintah. Sehingga masyarakat terpaksa beralih ke daya 900 VA hingga 1.300 VA.

“Bisa juga begitu, kita lihat saja. Ingat sempat ada rencana bagi-bagi rice cooker untuk rakyat. Nah, barang itu kan enggak cocok karena listriknya besar. Ini mau diulangi dengan program kompor listrik,” ungkapnya.

Anggaran Kompor Listrik Rp815 Miliar

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menjelaskan, Kementerian ESDM bekerja sama dengan berbagai pihak, melakukan tes sebelum program kompor listrik dijalankan.

“Baru dites. Kita baru dites di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, dengan UGM, dengan ITB,” ujar Eniya di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Dia mengakui, tes sudah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai jenis kompor listrik.

“Kita sudah kolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk tes. Dari berbagai jenis kompor listrik kami tes, perbedaannya di mana. Sama menghitung efisiensinya berapa,” jelas Eniya.

Asal tahu saja, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran untuk program bagi-bagi kompor listrik sebesar Rp815,56 miliar. Program ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional berasal dari impor. Di mana, negara harus mengeluarkan devisa lebih dari Rp130 triliun per tahun.