Target Lifting Minyak 2027 Hanya 620 BPH, Analis: Beban Berat APBN dan Nilai Tukar

Ilustrasi aktivitas penambangan minyak dan gas di lepas pantai. (Foto: Antara/HO-SKK Migas)

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita menilai target lifting minyak di kisaran 605–620 ribu barel per hari (BPH) pada 2027, merupakan sinyal bahwa Indonesia masih berada dalam fase plateau produksi, bukan fase ekspansi.

“Bukan hanya soal angka yang stagnan, tetapi mencerminkan persoalan struktural seperti lapangan migas kita sudah mature, tingkat decline rate tinggi, sementara penemuan cadangan baru (new discovery) dan enhanced oil recovery belum cukup agresif untuk mengompensasi penurunan alamiah tersebut,” ungkap Ronny kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya target konservatif, namun juga cerminan realitas kapasitas hulu pada saat ini. Persoalan kedua, rendahnya lifting minyak bakal berimplikasi kepada ketergantungan impor, khususnya BBM, akan tetap tinggi dalam jangka menengah.  

“Kita berbicara soal structural deficit di neraca energi. Konsumsi domestik terus meningkat, tetapi produksi tidak mengikuti. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia praktis menjadi price taker di pasar global,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Ronny, setiap kenaikan harga minyak dunia, baik karena konflik geopolitik di Timur Tengah, atau terkait gangguan pasokan, maupun keputusan OPEC+, dipastikan menekan APBN, neraca perdagangan. “Ujung-ujungnya berdampak kepada tertekannya nilai tukar rupiah,” tuturnya.

Ketiga, lanjutnya, rendahnya lifting minyak dapat meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal. Dalam hal ini terdapat dua transmisi utama. Pertama, melalui jalur fiskal seperti subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak ketika harga minyak naik.

Kedua, melalui jalur eksternal seperti impor BBM yang besar, dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan permintaan valas, yang pada gilirannya memberi tekanan serius terhadap nilai tukar rupiah.

“Jadi, ini bukan hanya isu energi, tapi sudah menjadi isu stabilitas makro. Namun, saya ingin tekankan bahwa ini bukan situasi tanpa jalan keluar. Justru ini harus menjadi wake-up call untuk melakukan koreksi kebijakan secara lebih berani dan terstruktur,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi hulu, lanjut Ronny, Indonesia perlu policy reset yang lebih progresif. Baik dari sisi insentif fiskal, kepastian kontrak, maupun percepatan perizinan. Untuk menarik investasi sektor eksplorasi migas yang selama ini tertahan. “Tanpa discovery baru, lifting tidak akan pernah naik signifikan,” tandasnya.

Kedua, dari sisi hilir, Indonesia harus mengurangi tekanan impor dengan mempercepat upgrading kilang dan meningkatkan refining capacity, sehingga crude domestik tidak justru diekspor lalu kita impor BBM mahal.

Ketiga, yang paling strategis dalam jangka panjang adalah transisi energi. Selama Indonesia masih sangat bergantung pada minyak sebagai tulang punggung energi transportasi, maka kerentanan ini akan terus berulang.

Menurut Ronny, elektrifikasi transportasi, penguatan biofuel seperti B35 atau B40, dan diversifikasi energi bukan lagi pilihan, tapi keharusan strategis untuk mengurangi eksposur terhadap volatilitas global.