GKB-NU: Ada Pihak Asing dan Lokal Terganggu Hilirisasi Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) melontarkan peringatan keras menyikapi eskalasi dinamika politik nasional mutakhir. 

Di tengah pusaran ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global, GKB-NU menyoroti maraknya narasi provokatif yang dinilai berpotensi memecah belah bangsa dan mengarah pada upaya delegitimasi pemerintahan sah Presiden Prabowo Subianto.

Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tengah berjibaku mengeksekusi deretan program strategis bernapas kerakyatan. Oleh karena itu, ia mendesak masyarakat untuk menahan diri dan tidak gegabah menelan mentah-mentah agitasi politik yang bertebaran.

“GKB-NU menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Program ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas nasional agar hasilnya dapat dirasakan secara optimal,” ujar Hery di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Benturan Kepentingan di Balik Narasi Instabilitas

GKB-NU memberikan analisis tajam terkait akar kemunculan narasi anti-pemerintah belakangan ini. Hery memaparkan, resistensi politik kerap membengkak ketika sebuah negara berupaya menegakkan kemandiriannya secara absolut.

Ia menyoroti empat pilar agenda besar pemerintahan Prabowo yang saat ini tengah digenjot:

• Penguatan ketahanan pangan nasional.
• Kedaulatan dan transisi energi.
• Hilirisasi sumber daya alam (SDA).
• Penguatan fundamental ekonomi domestik.

Menurut Hery, manuver penguasaan sumber daya strategis ini sering kali menabrak zona nyaman pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

“Masyarakat perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berupaya memanfaatkan dinamika politik nasional untuk menghambat agenda kemandirian bangsa,” tegasnya.

Demarkasi Tegas: Kritik Konstruktif vs Rongrongan Konstitusi

Sebagai elemen yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, GKB-NU menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak anti-kritik. Namun, Hery menarik garis demarkasi yang tegas antara kebebasan berpendapat dengan manuver inkonstitusional yang bertujuan menciptakan instabilitas politik.

Segala bentuk pergantian kepemimpinan atau penyampaian aspirasi, lanjutnya, wajib mengacu pada koridor konstitusi dan mekanisme negara hukum. Mobilisasi massa yang bertujuan merongrong pemerintahan sah hanya akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional yang sedang berupaya pulih.

“Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, stabilitas nasional adalah modal krusial. Tanpanya, mustahil kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, apalagi membuka lapangan kerja yang luas,” papar Hery.

Menutup pernyataannya, GKB-NU menyerukan agar seluruh elemen bangsa memberikan ruang bagi Presiden Prabowo untuk menuntaskan mandat demokratis yang telah diberikan oleh rakyat.

“Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menebarkan pesimisme, kebencian, atau perpecahan. Mari kita kawal pemerintahan secara kritis, objektif, dan konstruktif demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.