Suasana keceriaan kerap menghiasi setiap ruang kelas siswa-siswi ketika paket Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba di sekolah. Sebagian langsung duduk rapi di dalam kelas, beberapa siswa lainnya sigap membantu membagikan menu yang disajikan dalam ompreng makan.
Bagi mereka, momen tersebut bukanlah sekadar waktu makan siang di sela-sela pelajaran melainkan jadi ajang kebersamaan para siswa. Bahkan sebagian ada yang melontarkan tebak-tebakan menu apa yang akan disantap hari ini.
Tawa dan percakapan ringan mengiringi setiap suapan, sementara para guru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan pentingnya gizi seimbang. Program yang digagas pemerintah itu hadir dengan janji sederhana, yakni memastikan tidak ada anak yang belajar dalam kondisi perut lapar.
Namun di balik riuhnya keriangan siswa, ada proyek besar yang diselewengkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemegang kewenangan program MBG.
Kejutan itu muncul ketika Presiden RI Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua Wakil BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Tak lama berselang, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026) dini hari.
Tanpa menunggu lama, Kejagung langsung mengumumkan penetapan tersangka sekaligus menahan Dadan beserta dua anak buahnya tersebut, atas dugaan korupsi tata kelola MBG.
Sangat disayangkan, anggaran besar yang seharusnya mengalir untuk menjamin kualitas layanan dan keberlangsungan program unggulan itu, malah diselewengkan oleh pihak yang justru dipercaya menjadi penjaganya.
Kontras itulah yang kini menyita perhatian publik. Saat siswa mendapat seporsi MBG, para petinggi lembaga penyelenggara justru pesta pora merampok keuntungan dari program kesehatan generasi bangsa.
Namun aksi tegas ini dinilai sebagai komitmen kepemimpinan Prabowo dalam memberantas segala bentuk korupsi tanpa pandang bulu. Bahkan dalam satu tahun pemerintahan berjalan, sejumlah kasus korupsi besar diungkap aparat penegak hukum dan mendapat respons positif dari masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah dengan para koruptor,” ujar Pengamat Politik, Adi Prayitno.
Menurutnya, korupsi yang menjerat orang nomor satu di BGN itu menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat negara, sehingga tidak main-main dengan uang rakyat.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Duit negara harus digunakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai kepentingan yang telah diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.
Trio Bandit BGN
Sejak Rabu (3/6/2026) dini hari, publik digegerkan dengan penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Kejagung menetapkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025-2026, ketiganya saling bekerja sama dalam melancarkan aksi tercelanya.
Usai diperiksa, Dadan Cs langsung mengenakan rompi pink tahanan dengan tangan diborgol, untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejagung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi membeberkan pola kejahatan Dadan bersama dua anak buahnya yakni, menunjuk yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi secara melawan hukum.
Sejak 6 Januari 2025, MBG merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui BGN dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis. Total anggaran tahun 2025 mencapai Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN.
Dengan kucuran anggaran yang besar, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan setiap sekolah. Namun, faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra.
“SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka,” jelasnya.
Yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun.
Selain mengatur proses verifikasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketiganya juga terlibat dalam praktik mark up pengadaan barang dan jasa di BGN. Mereka diduga melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Akibatnya, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan barang dan jasa pendukung program MBG tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Kejagung menemukan sejumlah pengadaan barang dan jasa bermasalah, antara lain:
1. Pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan serta terdapat mark up harga
3. Pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet yang diduga tidak sesuai ketentuan dan terdapat mark up
4. Pengadaan 5.400 unit televisi 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan serta terdapat mark up harga.
“Maling Teriak Maling”
Satu pekan sebelum aksi penangkapan, awak media sempat dibuat bertanya-tanya soal isu adanya penangkapan terhadap pimpinan BGN, Sony Sonjaya. Tak berapa lama, kabar itu langsung dibantah oleh Sony saat mendatangi Bareskrim Polri, Senin (25/5/2026).
“Saya tidak pernah ditangkap. Saya masih bekerja seperti biasa,” ucap Sony ketika itu.
Adapun tujuan dirinya menyambangi gedung Bareskrim Polri yakni untuk melaporkan adanya dugaan jual beli titik SPPG, yang modusnya adalah mengaku orang dekat pejabat BGN. Salah satu kasus dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan jumlah korban sebanyak 21 orang.
“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp 1,9 miliar. Itu korbannya 21 orang. Jadi, rata-rata per orang kerugiannya Rp100 juta,” kata Sony.
Namun kenyatannya, “maling teriak maling”. Satu pekan berlalu, Kejagung menggeledah kantor BGN yang selanjutnya menangkap Sony atas dugaan kerja sama jual beli titik SPPG.
Harta Kekayaan Meroket
Meski baru menjabat sebagai pimpinan BGN selama 9 bulan atau sejak 17 September 2025, namun kekayaan Sony Sonjaya meningkat 12 kali lipat. Ini terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2024 pada 27 Maret 2025.
Pertama kali menjabat di BGN, Sony tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp906 juta. Kemudian pada 30 Maret 2026, LHKPN mencatat total harta kekayaan Sony mencapai Rp12.987.000.000 atau Rp12,9 miliar.
Kekayaannya naik 1.300 persen dalam setahun, tepatnya saat Sony menjabat sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN pada 27 Maret 2025.
Sementara itu LHKPN juga mencatat harta kekayaan Lodewyk Pusung yang menembus angka Rp60,54 miliar tanpa utang, pada 11 Februari 2025. Aset dalam bentuk properti dan tanah mendominasi kepemilikan dengan persentase mencapai hampir 97 persen, atau setara dengan Rp58,725 miliar.
Sedangkan Dadan yang merupakan pucuk pimpinan BGN memiliki harta kekayaan paling rendah di antara keduanya yakni sebesar Rp9,02 miliar. Dalam LHKPN yang disampaikan pada 14 Maret 2025 juga tidak tercatat adanya utang. Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan di wilayah Bogor, Jawa Barat senilai Rp5,9 miliar.
Modus Jual Beli Dapur/SPPG
Praktik jual beli titik dapur MBG sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah dengan kompensasi beragam, salah satunya di kawasan Cianjur, Jabar. Awalnya, proses pengajuan pendirian dapur ini berjalan sangat ketat dan selektif.
Diketahui salah satu pertimbangan pendirian dapur di sebuah wilayah mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, baik dari kalangan sekolah maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B (bumil, busui, dan balita).
Pengajuan melalui sistem verifikasi online bisa berbulan-bulan dengan banyak tahapan yang harus dipenuhi. Bahkan harus mengunggah foto bangunan fisik serta kelengkapan peralatan yang ada.
Namun seiring berjalannya waktu, mekanisme berubah 180 derajat. Banyak dapur berdiri dadakan hanya mengandalkan renovasi bangunan yang sudah ada. Meski tak sesuai standar, kenyataannya mereka memiliki izin pendirian dapur dari BGN.
Dapur-dapur itu berdiri melalui jalur khusus yang tak butuh banyak persyaratan. Beberapa orang mengaku memiliki koneksi dengan pejabat BGN juga menawarkan titik baru kepada calon mitra untuk membangun dapur.
“Komitmennya, mereka membayar uang senilai Rp300 juta untuk pembelian titik di luar pembangunan dapur yang sepenuhnya menjadi tanggungan mitra atau yayasan,” ujar salah seorang mitra SPPG yang enggan menyebutkan namanya.
Bahkan ada yang mengalami kerugian hingga Rp1 miliar, dibayarkan secara bertahap. Dalam enam bulan terakhir, beberapa orang mendatanginya menawarkan titik baru dapur MBG atau SPPG di Cianjur.
Namun, untuk mendapatkan titik baru tersebut, ia diminta menyetorkan dana sebesar Rp150 juta hingga Rp200 juta per titik. Para oknum jual beli titik dapur MBG tersebut bahkan mencatut nama petinggi BGN untuk meyakinkan dirinya agar mau membayar.
MBG Harus Tetap Jalan
Kini kursi nomor satu BGN yang kini dipegang Nanik S. Deyang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyusul keputusan Presiden melakukan perubahan kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan program prioritas nasional.
Mungkin sebagian publik bertanya-tanya, mengapa Nanik tidak ikut terseret bersama dua rekannya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung? Padahal sebelumnya ia juga merupakan petinggi BGN.
Alasan yang masuk logika adalah karena Nanik bergabung di BGN belakangan, sehingga ia tidak masuk dalam pusaran korupsi Dadan Cs.
Nanik sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2025 lalu bersama Sony Sonjaya. Sementara Lodewyk sudah lebih dulu dilantik Prabowo sebagai Wakil Kepala BGN pada 22 Oktober 2024.
“Kalau saya sih positive thinking aja karena dia paling belakangan masuknya. Dia tegak lurus ke Pak Prabowo, sehingga dia bisa menjaga marwah itu,” ungkap Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio.
Kini, setelah trio tersangka BGN itu mendekam di balik jeruji, pekerjaan rumah terbesar pemerintah bukan sekadar menghukum pelaku. Yang jauh lebih penting adalah memastikan program MBG kembali kepada tujuan awalnya yakni memberi makan anak-anak Indonesia.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukanlah besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan berapa banyak siswa yang bisa tersenyum saat membuka ompreng mereka tanpa ada lagi tangan-tangan serakah yang ikut menyantap jatah.
Istana juga memastikan program MBG tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi dan upaya memperkuat organisasi agar pelaksanaan program-program BGN semakin efektif, profesional, dan tepat sasaran. Namun, perubahan tersebut sama sekali tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG.
“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.