Sikat Under Invoicing, Purbaya Siap Copot Dirjen Bea Cukai Jika Diperintah Prabowo

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapannya untuk mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah tegas ini merespons sorotan tajam Kepala Negara terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik under invoicing atau pemalsuan nilai faktur ekspor-impor.

Saat ini, posisi nomor satu di instansi di bawah Kementerian Keuangan tersebut dijabat oleh Djaka Budi Utama.

“Tadi kalau kerjanya enggak bener suruh copot aja? Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (21/5/2026).

Prabowo: Jangan Jadi Pemerintah yang Leha-Leha

Sebelumnya, dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera mengevaluasi dan mengganti pimpinan Bea Cukai jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan becus.

Prabowo menegaskan bahwa rakyat menuntut ritme kerja kabinet yang cepat dan bernas, bukan birokrasi yang lamban.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae (bagaimana nanti saja). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha (nanti bagaimana), bukan kumaha engke,” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.

Sentil Maraknya Pungli dan Hambatan Investasi

Presiden ke-8 RI tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan total pada sistem perekonomian, tata kelola ekspor, hingga integritas institusi negara. Ia mengaku kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha mengenai masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang menghambat laju ekonomi.

Oleh karena itu, seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga diminta mengambil inisiatif proaktif untuk membersihkan internal kementerian masing-masing dari bibit-bibit rasuah.

“Para pengusaha mengeluh, mereka alami pungli-pungli terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri, dan pemimpin-pemimpin lembaga pemerintah untuk segera ambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing,” cetus Prabowo.

Komitmen Bersih-Bersih Birokrasi

Prabowo meminta jajaran kabinetnya tidak ragu dalam menindak tegas para aparatur sipil negara yang kedapatan melanggar aturan. Komitmen membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan bersih dari korupsi menjadi harga mati.

“Jangan ragu-ragu, yang melanggar ditindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Hilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” pungkas Presiden.