Indonesia Kirim 5.000 Personel TNI ke Gaza Awal Mei, Ujung Tombak Pasukan Perdamaian Rencana Trump

Pasukan Kontingen Garuda UNIFIL melakukan difile usai mengikuti upacara Pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (9/4/2025). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Indonesia bersiap mengambil peran sentral dalam peta baru stabilitas Timur Tengah. Sebanyak 5.000 personel keamanan asal Indonesia dilaporkan segera menginjakkan kaki di Jalur Gaza pada 1 Mei 2026. Langkah besar ini merupakan bagian dari implementasi tahap kedua ‘Rencana 20 Poin’ Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, guna memulihkan wilayah yang luluh lantak akibat konflik berkepanjangan.

Laporan media publik Israel, KAN, menyebutkan bahwa pasukan Indonesia akan bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Tak sendiri, Indonesia bakal bahu-membahu dengan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.

Kendali Keamanan di Tangan ISF

Titik awal pengerahan pasukan ini akan berfokus di Rafah, Gaza Selatan—wilayah yang kini tengah dibangun ulang dengan sokongan dana dari Uni Emirat Arab (UEA). Sebelum diterjunkan, delegasi militer dari negara-negara peserta dijadwalkan tiba di Israel dalam dua pekan ke depan untuk melakukan observasi lapangan.

Bukan sekadar menjaga gerbang, pasukan internasional ini memiliki mandat berat:

• Mengawasi operasi pengamanan di Gaza.
• Melucuti kelompok bersenjata.
• Memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi berjalan tanpa gangguan.

Secara teknis, para personel akan ditempatkan hingga ‘garis kuning’—perbatasan sementara yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan area permukiman warga Palestina sesuai kesepakatan gencatan senjata. Sebelum bertugas, ratusan personel akan menjalani pelatihan intensif di Yordania bulan depan.

Posisi Tegas Prabowo: Kemerdekaan Palestina Harga Mati

Meski berkomitmen penuh pada misi kemanusiaan dan stabilitas, Pemerintah Indonesia tetap memasang barikade diplomasi yang ketat. Pada 6 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Jakarta di hadapan ratusan cendekiawan dan pemuka agama di Istana Kepresidenan.

Prabowo menyatakan Indonesia tidak ragu untuk keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) jika badan transisi bentukan internasional tersebut gagal mendukung visi kemerdekaan Palestina. 

Bagi Jakarta, keterlibatan militer di Gaza bukan sekadar menjalankan agenda Washington, melainkan memastikan hak-hak kedaulatan rakyat Palestina tetap terlindungi pasca-genosida.

Membangun di Atas Puing Kehancuran

Misi ambisius ini bergulir setelah DK PBB menelurkan Resolusi 2803 pada November 2025. Perang selama dua tahun terakhir telah meninggalkan luka yang teramat dalam: lebih dari 72.000 warga Palestina gugur dan 90 persen infrastruktur sipil hancur total.

PBB memperkirakan butuh biaya sedikitnya 70 miliar dolar AS untuk membangun kembali Gaza dari nol. Kehadiran pasukan Indonesia diharapkan menjadi penjamin bahwa dana dan bantuan internasional tersebut benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak, sembari merajut kembali harapan di tanah para nabi.