DPR Soroti Plintat-plintut Alasan Bos Agrinas Joao Mota tak Hadiri Raker dengan Komisi VI DPR

Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota berfoto bersama Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia. Agrinas sepakat mengimpor 105.000 unit pikap dan truk dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. [Foto: Tata Motors]

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini setuju jika rapat kerja dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) ditunda, hingga Dirut Agrinas Pangan, Joao Angelo de Sousa Mota bisa hadir ke DPR.

“Saya setuju bahwa (ketidakhadiran) ini adalah ketidakseriusan Dirut Agrinas dalam mengembangkan dan juga bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat,” ungkap Anggia dikutip Kamis (12/3/2026).

“Saya setuju kalau ditunda sampai pak Dirut bisa hadir di sini dan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Kalau hanya Pak menkop saja tidak bisa pasti tidak akan bisa, tidak komplit dan tidak akan balance informasinya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam mengaku kecewa dengan mangkirnya Bos Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota. Dia sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan nakal seputar importasi 105.000 mobil pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. Apalagi keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan DPR.

Politikus PDIP itu, lantas membahas momen Joao yang beralasan tidak hadir dalam raker dengan alasan sakit. “Pimpinan kami terima undangan konfirmasi dari pak Dirut jam 10.45 katanya hadir, lima menit kemudian alasan yang lain, dan 10 menit kemudian alasan sakit,” ungkap Mufti.

“Ditanya di rumah sakit mana, kemudian menjawab katanya demam di rumah. Maka pada kesempatan hari ini kami minta keseriusan dari Agrinas bagaimana pak dirut untuk bisa hadir hari ini, kapan pak, tolong di WA hari ini apakah nanti malam, apakah besok pak, karena ini serius bagi kami karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali,” lanjutnya.

Ia menegaskan, DPR mempertanyakan impor kendaraan ini demi kepentingan siapa, karena kata dia, Menteri Koperasi pun tak tahu-menahu perihal kebijakan ini.

“Kami juga ingin tanya duitnya darimana termasuk KDMP yang biaya pembangunannya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya kemana? Juga kami pengen tanya, itu dana pinjaman dari perbankan atau negara? Ini serius, kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini,” tegasnya.

“Kami minta menteri koperasi bisa lebih tegas pada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi kita, melecehkan rakyat tapi juga melecehkan menteri koperasi,” pungkas Mufti.