Kewajiban Rutin Tahunan, Pembayaran THR Mesti Direncanakan dan Terstruktur

Anggota Komisi IX DPR, Heru Tjahjono. (Fotio: Humas DPR)

Anggota Komisi IX DPR, Heru Tjahjono, menegaskan isu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian serius parlemen, terutama dalam memastikan perusahaan memiliki perencanaan keuangan yang matang dan terukur.

Heru mengingatkan agar perencanaan arus kas perusahaan harus diprioritaskan sejak awal tahun buku agar kewajiban terhadap pekerja dapat dipenuhi tepat waktu dan tanpa kendala.

“THR bukan kewajiban mendadak. Ini kewajiban rutin tahunan yang seharusnya sudah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan perusahaan,” ujar Heru di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, perusahaan tidak boleh menjadikan momentum hari raya sebagai alasan keterlambatan atau kesulitan pembayaran.

Ia menilai bahwa tantangan ekonomi dan fluktuasi kondisi usaha memang menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Namun demikian, manajemen perusahaan harus memiliki strategi pencadangan dana yang disiplin dan sistematis.

Dengan perencanaan yang baik, kewajiban kepada pekerja dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas operasional maupun keberlanjutan usaha.

Pentingnya Pengawasan dan Koordinasi 

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Ia menilai, perlindungan hak pekerja harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Menutup pernyataannya, dia menegaskan bahwa keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha harus menjadi komitmen bersama.

“Perencanaan yang matang adalah kunci agar pembayaran THR ke depan berjalan tertib, tepat waktu, dan tidak menimbulkan polemik setiap tahunnya,” tuturnya.

THR untuk ASN dan TNI/Polri 

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR sebentar lagi cair. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk THR seluruh ASN termasuk PNS hingga TNI dan Polri. 

“Minggu pertama puasa,” ujar Purbaya menjawab pertanyaan kapan THR dicairkan, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (19/2/2026).

Ketika diulang pertanyaan yang sama guna memastikan: apakah minggu pertama bulan puasa Rmadan, THR car? Purbaya hanya senyum-senyum kemudian mengatakan singkat. “Bentar lagi,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri. Hal itu terungkap dalam paparan Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).