Danantara Dorong Transparansi BEI: BUMN Kuasai 30 Persen Kapitalisasi Pasar Saham

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak mau main-main dengan kondisi pasar modal Indonesia yang belakangan ini diguncang hebat. Mengingat porsi perusahaan pelat merah menguasai hampir sepertiga kekuatan bursa, Danantara kini menuntut satu hal: transparansi total dan tata kelola yang bersih.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bukan lagi sekadar pemanis laporan tahunan, melainkan syarat mutlak agar investor asing tidak lari.

“Hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar di bursa itu kontribusi dari BUMN kita. Jadi, kita punya kepentingan besar agar bursa lebih transparan, lebih terbuka, dan mencintai tata kelola yang baik,” tegas Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Tiga Jurus ‘Sapu Jagat’ Pemerintah

Merespons IHSG yang sempat ‘kebakaran’ hingga anjlok 8 persen, pemerintah tidak tinggal diam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan tiga langkah strategis untuk membentengi pasar modal dari praktik kotor.

1. Demutualisasi: Memutus Rantai Benturan Kepentingan 

Pemerintah mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Tujuannya jelas: memisahkan pengelola bursa dari kepentingan anggota bursa (sekuritas). “Ini transformasi struktural untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat dan mengurangi benturan kepentingan,” ujar Airlangga.

2. Kerek Free Float Jadi 15 Persen 

Standar Indonesia soal saham publik (free float) yang selama ini hanya 7,5 persen dinilai terlalu rendah dan ketinggalan zaman dibanding Malaysia atau Jepang. OJK telah diperintahkan untuk mengerek batas minimal menjadi 15 persen mulai Maret 2026. Langkah ini diambil agar likuiditas pasar lebih ‘berisi’ dan tidak mudah dipermainkan.

3. Dana Pensiun ‘Turun Gunung’ 

Langkah ketiga adalah memperlebar keran investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal. Batas investasi yang tadinya hanya 8 persen akan dinaikkan drastis menjadi 20 persen, mengikuti standar negara-negara OECD. Kehadiran dana domestik yang besar diharapkan menjadi ‘bantalan’ saat terjadi gejolak.

Menjaga Marwah Emerging Market

Airlangga menekankan bahwa segala langkah pahit ini harus diambil agar Indonesia tetap bertahan di level emerging market dan tidak terdegradasi menjadi frontier market.

“Kita sudah semakin mendekati standar internasional. Indonesia berkomitmen mengadopsi standar tersebut agar bursa kita lebih stabil dan kredibel,” ucapnya.

Dengan sokongan Danantara sebagai raksasa investasi baru dan reformasi regulasi dari pemerintah, kini bola berada di tangan otoritas bursa: mampukah mereka membersihkan sisa-sisa praktik ‘gorengan’ demi pasar modal yang lebih sehat?