Di WEF, Prabowo Ungkap Praktik ‘Greedinomics’ saat Dirinya Baru Menjabat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). (Foto: Antara Foto/Aria Cindyara/bay/tom).

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan temuannya terkait praktik “greedinomics” yang terjadi di Indonesia pada awal masa jabatannya sebagai kepala negara. Menurut Prabowo, greedinomics merujuk pada praktik ekonomi yang bersifat rakus.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo menceritakan pengalamannya pada minggu-minggu awal menjabat sebagai Presiden RI. Ia mengaku menemukan banyak penyalahgunaan dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah.

“Dalam minggu-minggu pertama saya di pemerintahan, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah,” kata Prabowo.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah bergerak cepat. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, negara kembali menguasai sekitar empat juta hektare lahan dari perkebunan ilegal dan tambang ilegal.

Selain sektor energi dan sumber daya alam, Prabowo menilai praktik serupa juga terjadi di berbagai sektor ekonomi lainnya.

“Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ketidaksahan, praktik-praktik ilegal,” ujarnya.

Atas fenomena tersebut, Prabowo memberikan istilah “greedinomics”, yakni praktik ekonomi yang dijalankan secara rakus dan tidak bertanggung jawab.

“Saya menyebutnya secara terbuka sebagai greedinomics, ekonomi dari praktik-praktik rakus. Mungkin di banyak negara Anda, pernah ada periode seperti ini, periode para robber barons,” jelasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan di kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London, dan kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin 28 korporasi, yang memiliki izin atas 1,01 juta hektare,” ujarnya.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Menurutnya, pencabutan izin perusahaan merupakan langkah tegas untuk menegakkan supremasi hukum.

“Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap supremasi hukum,” tuturnya.