Utang Kereta Whoosh Warisan Jokowi Ditanggung Kemenkeu: Cukup Kuliah Gratis di PTN

Dua bulan operasi, Kereta Whoosh angkut sejuta lebih penumpang. (Foto: Antara).

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggung utang proyek Kereta Whoosh yang nilainya sekitar Rp90 triliun, dikhawatirkan akan menambah beban anggaran.

Meski Purbaya pernah menyampaikan tidak akan mengganggu APBN, karena utang tersebut diselesaikan lewat skema Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonom dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, mengatakan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Whoosh yang dulunya bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kini dilimpahkan ke Kemenkeu, dikhawatirkan menambah beban APBN.

“Rencana penyelesaian utang Kereta Whoosh akan menambah beban ekonomi negara, jika restrukturisasi hanya memindahkan risiko dari KCIC dan BUMN ke Kemenkeu, atau SMV tanpa memperbaiki kemampuan proyek sehingga menghasilkan arus kas,” ujar Syafruddin saat berbincang dengan Inilah.com, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Namun, kata dia, risiko tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, dan juga belum otomatis menjadi utang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia pun berharap, Purbaya menepati komitmennya bahwa penyelesaian utang Kereta Whoosh akan meminimalkan penggunaan APBN. Hanya saja, skema SMV yang ditawarkan belum jelas mekanisme pembiayaan dan sumber pendanaannya dari mana.

Syafruddin menilai, ketidakjelasan skema restrukturisasi ini dinilai penting untuk dicermati, mengingat sejumlah BUMN telah memiliki eksposur besar melalui penyertaan modal dan pembiayaan proyek.

Misalnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) memegang porsi saham terbesar di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 58,53 persen. Disusul PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk sebesar 33,36 persen.

Selain itu, WIKA juga menyatakan telah suntik dana jumbo sebesar Rp6,1 triliun untuk penyertaan modal di proyek Whoosh yang menjadi proyek mercusuar pemerintahan Presiden Jokowi.

“Restrukturisasi harus menurunkan beban bunga, memperpanjang tenor, mengelola risiko kurs, dan memperbaiki arus kas operasi. Dengan begitu, risiko gagal bayar dapat ditekan dan kesehatan BUMN tetap terjaga,” tutur Syafruddin.

Sebaliknya, jika pemerintah sekadar memindahkan kewajiban ke entitas publik lain, risiko tetap berada dalam neraca sektor publik dan dapat muncul melalui kebutuhan modal, penurunan dividen BUMN, subsidi, atau dukungan fiskal pada masa depan.

“Pemerintah perlu membuka struktur restrukturisasi secara rinci agar publik dapat menilai apakah negara benar-benar mengurangi risiko atau hanya mengubah tempat pencatatannya,” jelas dia.

Utang Super Jumbo 

Berdasarkan laporan keuangan 2022 yang telah diaudit kantor akuntan publik global yakni RSM (Robson, Salustro, and McGladrey), proyek Kereta Whoosh yang diwariskan rezim Jokowi, menelan biaya US$7,26 miliar. Dengan kurs Rp16.500/US$, setara dengan Rp119,79 triliun.

Nah, investasi sebesar itu sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar yang setara Rp19,96 triliun dari nilai investasi awal yang ditetapkan US$6,05 miliar atau Rp99,82 triliun.

Mayoritas dana untuk pengerjaan proyek Kereta Whoosh ini, berasal dari utang China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3 persen dan bertenor hingga 45 tahun. Atau hampir Rp2 triliun hanya untuk pembayaran bunga saja.

Dalam proyek ini, Indonesia menarik utang dari CDB untuk membiayai 75 persen proyek Kereta Whoosh. Atau setara dengan Rp89,84 triliun. Anggaplah Rp90 triliun utang Indonesia terhadap CDB.

Sedangkan sisanya yang 25 persen didanai konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menaungi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

Dana utang sebesar Rp90 triliun itu, berdasarkan perhitungan Direktur Keadilan Fiskal Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, lebih dari cukup untuk mendanai skema kuliah gratis, atau pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Saya sudah menghitung, untuk menggratiskan universitas negeri, untuk S1, dibutuhkan sekitar Rp50 triliun. Sehingga anak Indonesia dapat S1,” ungkap Media.

Adapun komposisi saham konsorsium BUMN selaku pemegang 60 persen saham di KCIC, terdiri dari 4 BUMN. Yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI/Persero) sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk sebesar 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk sebesar 7,08 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I sebesar 1,03 persen. Sedangkan 40 persen saham KCIC dipegang China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.