Truk ODOL Makin Semena-mena di Tol, DPR Minta Penertiban Jangan Setengah Hati!

Reza Medium.jpeg

Minggu, 15 Februari 2026 – 02:00 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath. (Foto: Antara).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath. (Foto: Antara).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Kemacetan di Tol Jakarta-Tangerang sudah sangat meresahkan, truk-truk besar makin semena-mena. Lajur kanan diambil, muatan berlebih dibiarkan, sementara pengguna jalan lain menanggung risiko.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebut persoalan utama ada pada truk yang menggunakan lajur kanan serta kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang masih bebas melintas. Dia meminta aparat tidak lagi setengah hati menertibkan.

“Laporan masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah truk kerap menggunakan jalur kanan yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului, sehingga memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk,” kata Rano dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, lajur kanan bukan ruang untuk kendaraan berat berjalan lambat. Praktik ODOL pun dinilai masih marak, padahal dampaknya jelas: melanggar aturan, merusak jalan, dan meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tetapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati sehingga kalau ada pelanggaran harus ada konsekuensi nyata,” ujarnya.

Rano juga menilai sebagian pengemudi truk terkesan tak gentar dengan sistem tilang elektronik (ETLE). Karena itu, ia meminta Polri memperketat pengawasan dan memastikan sanksi benar-benar dijalankan agar tak muncul kesan pelanggaran bisa diabaikan.

Menjelang Ramadan, mobilitas diprediksi meningkat. Ia mendorong rekayasa lalu lintas yang terukur, mulai dari pembatasan jam operasional kendaraan berat hingga patroli rutin di titik rawan. Koordinasi Polri, Kementerian Perhubungan, dan pengelola tol pun diminta lebih solid agar kebijakan tak berjalan sendiri-sendiri.

“Tinggal bagaimana pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur,” tutur Rano.