Tanpa Naikkan Tarif Pajak, Purbaya Bisa Dongkrak Penerimaan 30 Persen: Ini Jurusnya!

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat memimpin Sidang ke-14 Kanal Debottlenecking dengan pemohon aduan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) terkait dua permasalahan dalam rantai logistik kargo udara di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rahasia di balik melonjaknya setoran kas negara yang tumbuh hampir 30 persen hingga akhir Juli 2026. Menariknya, lompatan penerimaan perpajakan ini diraih tanpa perlu memeras kantong masyarakat lewat kenaikan tarif maupun pemungutan jenis pajak baru.

Purbaya menegaskan, kunci utamanya terletak pada pembenahan internal dan optimalisasi sistem. Langkah ini terbukti ampuh memperkuat kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tingkat defisit yang terjaga amat tipis di angka 0,9 persen.

“Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya hampir 30 persen dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli baru 0,9 persen defisitnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Tanpa Pajak Baru, Fokus Benahi Kinerja Aparat

Menurut bendahara negara tersebut, strategi yang dieksekusi pemerintah tidak menyasar kenaikan tax rate. Pemerintah memilih jalur mendasar: membenahi disiplin dan kinerja para aparat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Di saat yang sama, pemanfaatan teknologi melalui implementasi sistem Coretax terus disempurnakan. Kendati sempat dihadang kendala teknis pada tahap awal diluncurkan, sistem ini mulai memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran arus penerimaan negara.

“Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja kinerja pegawai Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat angka penerimaan yang tinggi,” jelasnya.

Rem Belanja Konsumtif, APBN Jadi Penahan Guncangan

Tak hanya memoles pos pendapatan, Menkeu Purbaya juga mengetatkan disiplin pengeluaran. Alokasi APBN disisir ulang secara ketat. Anggaran yang tadinya mengendap di pos-pos belanja tidak mendesak, langsung dialihkan ke sektor yang jauh lebih produktif.

Kendati hemat, APBN tetap diposisikan sebagai penahan guncangan (shock absorber). Saluran subsidi tetap dibuka lebar guna menyerap dampak lonjakan harga minyak dunia, demi menjaga daya beli masyarakat bawah agar tak tergerus.

“Kita kendalikan belanja-belanja yang tidak perlu dan kita arahkan untuk belanja yang produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi,” tegas Purbaya.

Prinsip efisiensi ini turut merambah ke program strategis nasional, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pemantauan ketat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dukungan teknologi, Kemenkeu memastikan setiap rupiah dana MBG terserap secara akuntabel.

Siapkan Rp40 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih

Guna menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Purbaya memastikan ketersediaan dana sebesar Rp40 triliun untuk melunasi kewajiban cicilan dan bunga yang jatuh tempo pada September 2026.

Langkah sigap ini diambil agar tidak memicu gejolak likuiditas di industri perbankan nasional.

“Untuk KDMP kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya. Jadi September ini akan jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak guncang,” pungkasnya.