Semangat Investor di IKN: Menyala di Awal Kemudian Meredup dan Kini Nyaris Mati

Suasana di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Dok. Inilah.com/ Rizki Aslendra)

Bisa jadi memang ada korelasi yang kuat antara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih menetapkan Ibu Kota Negara tetap di Jakarta, bukan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan minat investor.

Selain faktor jumlah penduduk IKN yang masih minim, membuat porsi ekonominya tidak besar-besar amat. Alhasil, menjadi kurang menarik di mata investor. Saat awal dicanangkan, megaproyek IKN yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim, senilai Rp466 triliun, cukup diminati investor.

Para naga properti antre bahkan berebut untuk ikutan membangun kerajaan bisnisnya di sana. Namun kini, mereka mulai mundur secara teratur. “Sejumlah faktor yang mempengaruhi investasi, salah satunya perkembangan IKN,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten PPU, Amrullah ketika di Kaltim, Kamis (27/8/2026).

Coba bandingkan. Pada 2024, Pemkab PPU menargetkan investasi masuk sebesar Rp2,5 triliun. Ternyata, realisasinya mampu melewati target yakni sebesar Rp3,7 triliun. Capaian itu setara 145 persen dari target.

Setahun kemudian, seharusnya investor makin tancap gas untuk membenamkan duitnya di IKN. Tapi, kenyataan justru berbalik 180 derajat. Realisasi investasi justru ambruk hingga Rp1,7 triliun.

Kurang dari setengah ketimbang realisasi investasi dari tahun sebelumnya. Atau hanya 33 persen dari target investasi 2025 yang dipatok sebesar Rp4,7 triliun.

“Kendati realisasi investasi pada 2025, gagal mencapai target, namun ke depan, peluang investasi masih cukup besar mengacu kepada pesatnya perkembangan IKN,” kata Amrullah.

Ternyata Amrullah hanya ‘omon-omon’. Karena, realisasi investasi pada 2026 justru terjun bebas. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi cuma Rp501,7 miliar. Masih sangat jauh ketimbang target 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,3 triliun.

“Realisasi Investasi di Penajam pada tahun ini, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp459,29 miliar, dan penanaman modal asing (PMA) Rp42,41 miliar,” beber Amrullah.

Saat ini, Amrullah membanggakan dua rumah sakit (RS) yang sudah beroperasi di IKN. Yakni RS Hermina dan Mayapada yang turut menyumbang investasi di Kabupaten PPU.

“Seiring berkembangnya IKN, membuka peluang investasi baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai kabupaten terdekat dengan IKN,” pungkas Amrullah.

Masa Depan IKN Bergantung Keppres

Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid menerangkan, status ibu kota negara masih berada di Jakarta, seperti halnya keputusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Fauzan, keputusan MK punya makna penting, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan mengenai status Jakarta, sebelum ibu kota resmi pindah ke IKN.

Ia menambahkan, berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), pasal 39 ayat 1 menyatakan, perpindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke IKN, mensyaratkan adanya keputusan presiden (keppres).

“Keputusan MK ini, sudah tepat. Selaras dengan UU IKN yang menyatakan ibu kota resmi berpindah setelah ada keppres. Nah, keppresnya kan belum ada. Makanya, keputusan MK, ibu kota negara tetap di Jakarta sampai ada keppres,” ujar Fauzan, dikutip Kamis (27/8/2026).

Saat ini, kata dia, perhatian publik tengah berfokus kepada pembangunan IKN dan beragam spekulasi kapan perpindahan pusat pemerintahan dilakukan secara resmi.

Fauzan menilai, kelanjutan pembangunan IKN sangat dipengaruhi keuangan negara. Saat ini, pemerintah harus berhitung dengan cermat dalam menentukan prioritas anggaran.