RI Kaya Gas tapi Masih Impor LPG 7 Juta Ton/Tahun, Bahlil Buka Kartu

Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Indonesia dijuluki gemah ripah loh jinawi, bermakna negeri yang kaya sumber daya alam, termasuk gas bumi. Ironisnya, masih mengimpor Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga 7 juta ton per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, devisa yang dikeluarkan untuk impor LPG mencapai Rp137 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp80–87 triliun merupakan beban subsidi pemerintah.

Menurut Bahlil, kebutuhan LPG dalam negeri mencapai 8,6 juta ton per tahun. Sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 1,6–1,7 juta ton, meski kapasitas terpasang mencapai 1,9 juta ton.

“Kebutuhan LPG kita 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita, meski kapasitas terpasang 1,9 juta ton, realisasinya hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton. Jadi kita masih impor sekitar 7 juta ton per tahun,” kata Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Bahlil kemudian menjelaskan akar persoalan mengapa Indonesia masih bergantung pada impor LPG, meskipun memiliki cadangan gas melimpah.

Ia menuturkan, gas bumi Indonesia umumnya mengandung C1 (metana) dan C2 (etana), yang bahkan sebagian diekspor. Sementara LPG membutuhkan komponen C3 (propana) dan C4 (butana), yang kandungannya relatif kecil di dalam negeri.

“Gas kita tidak pernah impor, bahkan sekitar 30 persen dari total lifting masih diekspor. Lalu kenapa LPG impor? Karena LPG berbasis C3 dan C4, sementara gas kita didominasi C1 dan C2. Kandungan C3 dan C4 sangat kecil,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Meski demikian, Bahlil melihat peluang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG melalui pengembangan energi alternatif. Salah satunya adalah Dimethyl Ether (DME), yang bisa diproduksi dari berbagai bahan baku domestik, mulai dari batu bara hingga gas alam.

“Kita sudah mulai mengembangkan DME. Kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama di Muara Enim, Sumatera Selatan,” ujarnya.

Selain DME, pemerintah juga mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi LPG. Saat ini, CNG sudah digunakan di restoran dan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, penggunaan CNG dalam kemasan setara tabung LPG 3 kilogram masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah berencana memperluas pemanfaatannya karena dinilai lebih murah.

“Untuk ukuran setara 3 kilogram sedang kita siapkan. Biayanya bisa lebih murah 30–40 persen. Tantangannya memang tidak kecil, tetapi demi efisiensi dan pelayanan kepada rakyat, kita akan dorong agar Indonesia bisa lebih mandiri energi,” pungkas Bahlil.