Polemik Perlintasan Sebidang Buntut Tragedi Bekasi Timur, Pemprov DKI Siap Bantu Jika Diminta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi jajaran wali kota memberikan arahan kepada seluruh petugas PPSU DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terlibat dalam penanganan keselamatan perlintasan sebidang kereta api (KA). Namun, keterlibatan tersebut menunggu penugasan resmi dari pihak berwenang.

Sikap ini disampaikan di tengah polemik nasional terkait tingginya risiko kecelakaan di sejumlah perlintasan sebidang.

Pramono menjelaskan, kewenangan utama pengelolaan dan pengamanan perlintasan rel berada di tangan operator, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI). Karena itu, Pemprov DKI tidak dapat melakukan intervensi langsung tanpa koordinasi dan mandat yang jelas.

“Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI,” kata Pramono di Jakarta Barat, Minggu (3/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan Pemprov DKI membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun KAI. Menurutnya, pengamanan perlintasan sebidang membutuhkan kerja sama lintas sektor agar bisa berjalan efektif dan cepat.

“Kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati memberikan dukungan kepada KAI,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengaman, termasuk pembangunan flyover di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kecelakaan fatal antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026). Insiden ini diduga dipicu oleh perlintasan sebidang yang tidak dijaga.

“Kita akan segera atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan pembangunan flyover, karena Bekasi juga padat dan kebutuhan transportasi kereta api sangat penting,” tegas Prabowo.

Ia menambahkan, proyek tersebut akan didukung melalui anggaran pemerintah pusat karena dinilai mendesak. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa yang berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan segera.

“Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik lintasan seperti ini dari zaman Belanda, sudah puluhan tahun, sekarang harus segera kita selesaikan,” ujarnya.

Dengan banyaknya titik rawan tersebut, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator kereta menjadi kunci. Pemprov DKI memastikan siap ambil bagian sepanjang ada penugasan resmi sesuai kewenangan yang berlaku.