Peringatan Hari Desa Nasional 2026, Mendes Yandri Beberkan Alasan Jateng Jadi Tuan Rumah

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (Foto: Humas Kemendes PDT)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengungkapkan alasan penunjukan Jawa Tengah (Jateng) sebagai tuan rumah Peringatan Hari Desa Nasional 2026. Menurutnya, Jateng memiliki jumlah desa terbesar di Indonesia dan dinilai siap menjadi contoh pelaksanaan berbagai program penguatan desa. 

Tahun ini, kata dia, pemerintah juga menggelar liga desa yang diikuti oleh ribuan desa di provinsi tersebut, yang ke depan akan dievaluasi untuk diterapkan secara nasional.

“Jumlah desanya terbesar, 7.810 desa. Jawa Tengah akan menjadi role model ke depan,” ujar Yandri, dikutip di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Sebagai informasi, Peringatan Hari Desa Nasional 2026 akan dilaksanakan pada Kamis 15 Januari 2026 di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojongsongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Peringatan ini digelar sebagai ajang konsolidasi dan apresiasi terhadap berbagai praktik pembangunan desa di Indonesia. Tahun ini, tema yang diangkat adalah ‘Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia’, yang menegaskan peran desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional.

Adapun sejumlah agenda telah disiapkan dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026. Mulai dari pemberian penghargaan lomba Hari Desa Nasional 2026, penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada program kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah berbasis desa, hingga penandatanganan Deklarasi Boyolali yang disertai penyerahan piagam.

Selain itu, kegiatan ini juga akan menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan Hari Desa sepanjang 2026 melalui kick-off Hari Desa 2026. Deklarasi Boyolali diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acara ini akan dihadiri oleh seluruh kepala desa se-Jawa Tengah, asosiasi desa dari berbagai daerah di Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali, Forkopimda, seluruh Ketua PKK se-Jawa Tengah, serta para menteri Kabinet Merah Putih

Diketahui, sejak Undang-Undang (UU) Desa diberlakukan pada 2014, desa memiliki kewenangan yang semakin kuat untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya masing-masing.

Tak hanga itu, pembangunan desa juga terus menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah sebagai fondasi pembangunan nasional.